Tak Setor Duit Kampanye, PKS: Bukan Berarti Tidak Menyumbang

Kamis, 3 Januari 2019 14:08 WIB

Sejumlah massa pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut berkampanye pada kampanye perdana di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, (16/3). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynuddin mengatakan, partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukannya tak berkontribusi dalam pendanaan kampanye. Namun, kata dia, kontribusi itu dilakukan dengan pola lain.

"Tidak berarti partai pendukung tidak menyumbang kampanye capres cawapres," kata Suhud kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2018.

Suhud menuturkan, lantaran pemilihan presiden digelar berbarengan dengan pemilihan legislatif, partai koalisi dan para calon anggota legislatif harus membiayai kampanye masing-masing. Suhud mengatakan partai pendukung pun memerlukan biaya besar untuk pemenangan pemilihan legislatif.

Baca: Kesulitan Himpun Dana Kampanye, Sandiaga: Prabowo-Sandi Dhuafa

"Begitu juga saat kampanye partai yang melibatkan massa besar dan mengundang capres-cawapres, semua pembiayaan kegiatan massa itu dilakukan oleh partai atau oleh para caleg partai yang bersangkutan," ujarnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya diberitakan bahwa PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya tercatat belum menyumbang dana kampanye untuk Prabowo dan Sandiaga. Penerimaan dana kampanye baru bersumber dari kedua kandidat, Partai Gerindra, dan sumbangan perseorangan serta kelompok.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya mengatakan partai koalisi tak harus menyumbang untuk Prabowo-Sandiaga. Sebaliknya, kata dia, Sandiagalah yang harus memberi bantuan dana kampanye.

Setali tiga uang, Suhud mengatakan tak ada kesepakatan ihwal sumbangan dari partai koalisi. Suhud juga mengklaim partainya tak memerlukan bantuan dana kampanye dari Sandiaga. PKS, kata dia, mendanai kampanye pileg secara mandiri.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo. Drajad mengatakan partai koalisi tak harus menyetor dana tunai ke Bendahara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Drajad juga berujar PAN mereka menyelenggarakan kampanye secara swadana.

"Bahkan relawan di bawah merogoh kocek sendiri. Perjuangan bersama," kata dia, Kamis, 3 Januari 2018.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid sebelumnya mengatakan, partai koalisi sudah banyak membantu Prabowo dan Sandiaga. Bantuan dahsyat dari koalisi, demikian disebut Hidayat, ialah pencalonan Prabowo dan Sandiaga di pilpres 2019. Hidayat mengatakan bahwa tanpa PKS, PAN, dan Demokrat, Gerindra tak akan memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

Suhud pun sepakat dengan ucapan seniornya ini. "Partai pendukung "merelakan" partai sebagai kendaraan pilpres," ujarnya.

Berita terkait

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

11 jam lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

23 jam lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

1 hari lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

1 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

1 hari lalu

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

Kota Depok sampai saat ini dinilai masih krisis calon pemimpin. Apalagi untuk melawan dominasi PKS dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

1 hari lalu

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

Bursa calon gubernur Daerah Khusus Jakarta dari PKS mulai ramai. Salah satunya Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

1 hari lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

1 hari lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

2 hari lalu

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya