TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA Ardian Sopa mengatakan tidak banyak keuntungan yang akan didapatkan pasangan Prabowo - Sandiaga Uno dengan memindahkan markas Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Provinsi Jawa Tengah. "Sebuah kesalahan menyamakan Pilpres dengan Pilgub, menggeneralisir pengalaman sebelumnya untuk dipakai sekarang," kata Ardian kepada Tempo, Ahad 16 Desember 2018.

Menurut Ardian, suara pada kontestasi Pilpres akan berbeda dengan kontestasi Pemilu lainnya. Strategi memindahkan markas ini, ujar dia, bisa dipahami bila ditilik dari konteks Pemilihan Gubernur Jateng 2018 lalu. Meski Sudirman Said sempat menggoyahkan suara Ganjar Pranowo pada Pemilihan Gubernur Jateng 2018, tak dapat jadikan acuan karena terdapat faktor figur dan isu yang berbeda.

Baca: Kubu Prabowo Minta Pemantau Internasional ...

Perolehan suara Sudirman Said - Ida Fauziah yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional pada Pilgub Jateng di luar dugaan hasil survei lembaga sigi. Mereka berhasil meraup 41,22 persen suara, melawan Ganjar Pranowo - Taj Yasin yang sebelumnya diperkirakan akan mengantongi lebih dari 70 persen suara.

Ardian menilai strategi ini riskan karena membutuhkan energi yang cukup besar untuk dapat mengalihkan suara masyarakat Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi. Menurut Ardian, akan lebih sulit memindahkan preferensi suara seseorang yang sudah memilih pasangan calon, ketimbang orang-orang yang belum menentukan atau massa mengambang.

Baca: Begini Penampakan Calon Markas Kubu Prabowo di Solo, Jawa ...

Strategi yang digunakan untuk menembus pertahanan lawan pun, kata Ardia, harus luar biasa. Ia mengatakan setidaknya harus ada terobosan baru yang ditawarkan Prabowo untuk menggantikan figur Jokowi yang sudah sangat kuat di Jawa Tengah. "Kalau itu tidak terpenuhi agak susah untuk mengubah pilihan masyarakat Jawa Tengah."

Pada Pilpres 2014, pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa kalah telak di Jawa Tengah oleh Joko Widodo atau Jokowi - Jusuf Kalla. Prabowo - Hatta hanya meraih 33, 35 persen suara, sedangkan Jokowi - JK 66,65 persen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Jokowi pun mendapatkan suara paling tinggi yakni 24,5 persen dengan sumbangan paling tinggi berasal dari Solo Raya yakni 20 persen.