Kubu Prabowo Emoh Urusi Pengakuan La Nyalla

Reporter

Editor

Amirullah

La Nyalla Mattalitti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Ferry Juliantono, mengatakan kubunya tak ingin mengurusi atau memperkarakan pengakuan La Nyalla soal penyebaran Tabloid Obor Rakyat pada pemilihan presiden 2014.

Baca: Elektabilitas Naik, Kubu Prabowo Klaim Isu Harga Pangan Berhasil

"Kami ada urusan yang lebih penting. Kami ini lagi keliling, lagi sibuk. Pak Sandi juga keliling terus, ngapain mikirin yang kayak gituan," ujar Ferry usai menghadiri acara diskusi Polemik di bilangan Menteng, Jakarta, pada Sabtu, 15 Desember 2018.

Isu Tabloid Obor Rakyat kembali mengemuka setelah La Nyalla mengungkap pengakuan bahwa ia berperan dalam penyebaran tabloid itu pada pilpres 2014 untuk memfitnah Jokowi. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada Jokowi berkaitan dengan hal tersebut.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyono mengatakan gaya kampanye dengan Obor Rakyat bukan sama sekali gaya seorang Prabowo Subianto. Justru Arief menilai sikap mantan ketua umum PSSI itu yang menyebabkan kekalahan Prabowo-Hatta di pilpres 2014. "Akibat La Nyalla yang membuat kampanye hoax, akhirnya Jokowi-JK dapat simpati masyarakat dari Obor Rakyat itu," ujar dia.

Baca: Pindahkan Markas ke Jateng, Kubu Prabowo Targetkan Ungguli Jokowi

Jumat malam lalu, anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Romahurmuziy menguak fakta-fakta di balik terbitnya tabloid Obor Rakyat pada pilpres 2014.

Romy, sapaan Romahurmuziy, yang pada pilpres 2014 merupakan Ketua Divisi Strategi tim kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu mengatakan penerbitan tabloid tersebut dilakukan oleh para simpatisan Prabowo-Hatta kala itu.

"Obor Rakyat itu dibuat simpatisan. Saya di tim resmi pak Prabowo pada waktu itu dan saya pastikan itu bukan diproduksi tim resmi," kata Romahurmuziy seusai menjadi narasumber dalam Rakornas Tim Hukum dan Advokasi Jokowi-Ma'ruf di Jakarta, Jumat malam, 14 Desember 2018. Meski begitu, menurut dia, tim resmi mengetahui keberadaan tabloid tersebut.

Romy mengatakan tim resmi Prabowo-Hatta saat itu disodorkan contoh tabloid Obor Rakyat yang akan diproduksi dan diminta untuk mengoreksi isi tabloid tersebut. "Kami disodorkan dummy tabloid itu dan diminta koreksi bagaimana menurut tim kampanye," ujar Ketua Umum PPP itu.

Baca: Kubu Prabowo Minta Pemantau Internasional Awasi Pilpres 2019

Saat itu, kata Romy, dirinya sebagai Ketua Divisi Strategi Tim Kampanye Prabowo-Hatta mengaku tak mau ikut-ikutan. "Saya katakan tidak ikut-ikut, karena ini hoax dan kalau kalah akan menjadi masalah," ujarnya.

Dari situ, kata Romy, dapat dipastikan penerbitan tabloid Obor Rakyat benar-benar dibuat oleh lawan politik Jokowi pada saat itu. "Isunya betul-betul made to order, difabrikasi khusus untuk Pilpres 2014. Saya menjadi saksi, bahwa isu antek komunis, antek asing, antek aseng dan anti-Islam itu adalah isu yang betul-betul difabrikasi lawan politik pak Jokowi," kata dia.

Menurut Romy, kala itu tabloid Obor Rakyat direncanakan dicetak delapan edisi. Namun yang berhasil terbit hanya tiga edisi dan dicetak sebanyak satu juta eksemplar. "Kemudian dibagikan kepada 242 ribu masjid dan 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan isu yang memang dimakan kalangan agamawan," ujarnya.

DEWI NURITA | ANTARA






Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

14 menit lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

58 menit lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

1 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

3 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

4 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

5 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

6 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

6 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

6 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

6 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.