Dewan Pers Minta Media Massa Tak Partisan Beritakan Pilpres

Reporter

Tempo.co

Editor

Amirullah

Rabu, 7 November 2018 10:04 WIB

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso menghadiri perayaan HUT ke-20 Partai Amanat Nasional di kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Agustus 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pers, Hendry CH Bangun, mengingatkan agar media massa tidak partisan dalam memberitakan seputar pemilihan umum. Hal ini terkait dengan langkah kubu Prabowo yang memboikot seluruh wawancara stasiun televisi swasta Metro TV.

Baca: Djoko Santoso Sudah Laporkan soal Pemboikotan Metro TV ke Prabowo

“Sejauh ini belum ada laporan,” kata Hendry di Jakarta, Selasa, 6 November 2018. Ia mengatakan lembaganya segera membuat surat edaran untuk meminta agar media massa menjaga netralitas dalam pemberitaan pilpres. Dewan Pers, kata dia, menunggu jika ada laporan dari Badan Pengawas Pemilu ihwal netralitas media selama masa kampanye pemilu.

Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Djoko Santoso mengambil keputusan untuk memboikot stasiun televisi swasta milik Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tersebut. “Saya yang ambil tanggung jawab dan ambil keputusan,” kata dia, kemarin.

Djoko mengungkapkan pemboikotan tersebut dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Dia beralasan, langkah tersebut diambil karena program-program talkshow Metro TV dinilai merugikan koalisi Prabowo-Sandiaga. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu menganggap pemberitaan Metro TV tak berimbang.

Advertising
Advertising

Baca: Tanggapi Tim Prabowo, Metro TV Jelaskan Soal Pernyataan Dipotong

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga, Ferry Juliantono, mengatakan pemboikotan tersebut tak lepas dari niat mereka menginginkan supaya Metro TV lebih objektif dan tidak terlalu partisan. Menurut politikus Partai Gerindra itu, tim Metro TV kerap membuat tema yang menyudutkan Prabowo-Sandiaga.

Pemimpin Redaksi Metro TV, Don Bosco Selamun, tak menampik pembawa acaranya kerap memotong pernyataan narasumber, termasuk perwakilan tim Prabowo Subianto-Sandiaga. Don Bosco juga sadar tindakan itu dikeluhkan oleh tim pasangan calon nomor urut 02 itu. Meski begitu, kata dia, pemotongan pernyataan narasumber bukan tanpa alasan.

“Para presenter memang diminta untuk memotong jawaban-jawaban yang tidak berbasis data, siapa pun narasumbernya,” kata dia. Ia juga menyatakan Metro TV tetap menjaga profesionalisme. “Kami bekerja secara professional,” katanya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

5 hari lalu

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

Insan media yang terlibat dalam kontestasi atau menjadi tim sukses pada Pilkada 2024 diminta mengundurkan diri sebagai wartawan

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

10 hari lalu

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

10 hari lalu

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

15 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

16 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

24 hari lalu

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

Isu penanganan sampah kembali mencuat di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian di antaranya berupa sampah plastik.

Baca Selengkapnya

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

26 hari lalu

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

Baru-baru ini terjadi penganiayaan jurnalis Sukandi Ali oleh 3 prajurit TNI AL di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Begini kejadiannya.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

31 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

34 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

34 hari lalu

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Dengan perjanjian kerja sama ini, semua sengketa pemberitaan pers mahasiswa akan ditangani seperti layaknya pers umum, yaitu melalui Dewan Pers.

Baca Selengkapnya