Belum Setop Iklan RKDK, Timses Jokowi Sebut Itu Bukan Kampanye

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 18 Oktober 2018 20:55 WIB

Bendahara Umum TKN Jokowi - Ma'ruf, Sakti Wahyu Trenggono (memegang mikrofon) mengumumkan nomor rekening dana kampanye untuk menggalang dana dari publik di Posko Cemara pada Selasa, 16 Oktober 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi-Ma'ruf belum menyetop iklan rekening khusus dana kampanye (RKDK) di media massa. Hari ini, iklan tersebut masih terpampang di salah satu media cetak nasional.

Baca: Timses Jokowi - Ma'ruf Diduga Pasang Iklan di Media, Ini Kata KPU

Sebelumnya, iklan ini diduga termasuk dalam pelanggaran kampanye. Sebab, menurut PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 37 tentang Kampanye, disebutkan, kampanye di media massa apa pun, baik cetak, elektronik, televisi, maupun radio hanya diberi waktu 21 hari menjelang hari pemungutan suara pada 17 April mendatang. Iklan tersebut dinilai termasuk kampanye karena menampilkan citra diri paslon dengan adanya gambar dan nomor urut paslon, serta slogan “Jokowi Ma’ruf Amin untuk Indonesia".

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, setelah melakukan kajian dengan tim-nya, iklan tersebut dinilai bukanlah kampanye, melainkan sebatas sosialisasi nomor rekening kepada pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin yang ingin memberikan sumbangan.

"Sosialisasi RKDK yang dilakukan oleh TKN Jokowi – Ma’ruf Amin jelas tidak masuk ke dalam kategori kampanye, melalui iklan (media cetak). Sebab tujuannya adalah mensosialisasikan RKDK," ujar Karding lewat keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 18 Oktober 2018.

Baca: Timses Jokowi - Ma'ruf Bantah Pasang Iklan Kampanye di Videotron

Karding mengatakan, jika yang dipersoalkan karena di dalam sosialisasi RKDK tersebut terdapat foto Jokowi-Ma’ruf Amin dan kalimat “Jokowi Ma’ruf Amin untuk Indonesia”, tetap saja bukan bagian dari iklan. Sebab, dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 bahwa yang masuk kategori kampanye iklan jika materinya memuat paling sedikit tentang visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Advertising
Advertising

"Pengertian atau tafsir tentang “citra diri” tersebut tidak dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal (Pasal 1 angka 35 UU Pemilu), sehingga tidak ada tafsir konstitusionalnya. Apa yang dimaksud dengan “citra diri” tersebut?," ujar Karding.

Sementara itu, Karding menambahkan, di dalam iklan tersebut terdapat kalimat bersifat internal yang dikhususkan bagi pendukung Jokowi-Amin yaitu: “SALURKAN DONASI ANDA KE REKENING: XXXXXXXX atas nama TKN JOKO WIDODO MA’RUF AMIN.

Baca: Timses Jokowi akan Galang Dana Kampanye dari Para Taipan

"Tidak adanya penjelasan norma atas frase “citra diri” di Pasal 1 angka 35 UU Pemilu telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengikat pihak-pihak yang diatur (paslon)," ujar dia.

Untuk itu, ujar Karding, untuk menghadapi persoalan ketidakpastian hukum karena tidak adanya penjelasan terhadap frase “citra diri”, Bawaslu seyogyanya cukup merekomendasikan agar sosialisasi RKDK melalui media cetak (atau elektronik) tidak dilakukan lagi oleh pasangan calon siapa pun untuk menghindari terjadinya perdebatan hukum.

Sebelumnya, Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir tim-nya siap mempertanggungjawabkan ihwal iklan tersebut kepada Bawaslu. "Kami siap dipanggil. Kami mempertanggungjawabkan. Tapi tidak ada sama sekali niat melecehkan pihak-pihak tertentu, tapi lebih bagaimana kami lebih memberikan kesempatan kepada para pendukung Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin bisa ikut partisipasi dengan kegiatan kami," kata Erick, di bilangan Kuningan, Rabu, 17 Oktober 2018.

Berita terkait

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

8 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

10 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

12 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

20 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

21 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

22 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya