Aktivis: Tak Ada Paslon Pilpres Komitmen dalam Perlindungan Satwa

Reporter

Fikri Arigi

Senin, 15 Oktober 2018 18:46 WIB

Seorang pekerja memeriksa kucing yang akan dititipkan di Meeow House, Cempaka Putih, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018. Meeow House menetapkan biaya penitipan Rp 75 ribu per hari. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis perlindungan hewan dari Flight, Marison Guciano mengatakan selama kampanye pilpres 2019, tidak ada satu pun dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkomitmen melindungi satwa.

Menurut Marison, isu ini kurang populer dan kedua paslon lebih sering menyoroti masalah ekonomi, politik, dan hukum. Padahal, kata dia, pihaknya mengaku risau dengan maraknya tindak kekerasan dan kekejaman terhadap hewan di Indonesia.

Baca: Pecinta Binatang Kirim 136 Kilogram Pakan untuk Hewan Korban Palu

Ia menilai masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyiksa hewan dan tidak malu mempertontonkan kekejaman itu. Ia mencontohkan monyet dirantai di pasar untuk diperjualbelikan atau tontonan mengadu anjing dengan babi hutan.

"Menurut saya persoalan ini harus diselesaikan dan menjadi masalah yang urgent. Kita harus memahami bahwa satwa itu juga punya emosi, ingin bersosialisasi, dan punya rasa kasih sayang, tidak jauh berbeda dari manusia," kata Marison saat ditemui selepas acara diskusi publik hari hak asasi satwa di Hotel Alia Cikini, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta, Senin 15 Oktober 2018.

Advertising
Advertising

Pada acara yang sama, turut diundang anggota tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Shanti Shamdasani.

Baca: Aktivis Hewan Tawarkan Rp 530 Juta untuk Temukan Pembunuh Kucing

Shanti mengatakan TKN Jokowi - Ma'ruf sudah membentuk tim yang khusus memperhatikan hak-hak hewan. Ia mengaku dirinya sendiri yang didapuk mengepalai tim tersebut. "Pembentukan tim ini merupakan bukti dari kepedulian Jokowi - Ma'ruf akan isu kesejahteraan hewan," ujarnya.

Ia mengatakan tim ini dibentuk untuk merancang program untuk kesejahteraan hewan dalam lima tahun ke depan jika Jokowi terpilih kembali. Salah satu rencananya, kata Shanti, adalah merestrukturisasi undang-undang dan regulasi terkait hewan di setiap kementerian.

Menurut Shanti, saat ini sebetulnya sudah ada regulasi soal kesejahteraan hewan namun kurang efektif karena terpencar di berbagai kementerian.

Meski begitu, ia belum bisa menjabarkan program ini lebih lanjut karena masih berupa kerangka kerja. "Masih dalam tahap framework, belum roadmap. Kami betul-betul memperlakukannya secara profesional," kata politikus Partai Nasdem ini.

Adapun perwakilan tim Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, kendati diundang namun sampai berakhirnya acara tidak ada seorang pun yang datang. Hasil penelusuran Tempo, ada poin dalam visi misi Prabowo - Sandiaga yang menyinggung soal perlindungan hewan dan perluasan area konservasi.

Pada poin ke 11 dari 18 program aksi untuk merealisasikan 10 pilar budaya dan lingkungan hidup, menyebutkan "memperbaiki tata kelola perdagangan satwa liar dengan mengedepanlan pada perlindungan satwa langka, serta mengundang partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam usaha-usaha konservasi."

Baca: Pilpres 2019: 30 Gubernur Dukung Jokowi VS 4 Dukung Prabowo

Berita terkait

Modus Penyelewengan Dana BOS

4 hari lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

4 hari lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

4 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

6 hari lalu

Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

Anies Baswedan mengatakan bakal jeda sebentar dari urusan politik setelah Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) dibubarkan.

Baca Selengkapnya

Pemburu Liar Tembak Mati 6 Badak Jawa, Terancam Hukuman Penjara 5 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

7 hari lalu

Pemburu Liar Tembak Mati 6 Badak Jawa, Terancam Hukuman Penjara 5 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Direskrimum Polda Banten mengungkap tindak pidana perburuan badak bercula satu atau badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Apa ancaman hukumannya?

Baca Selengkapnya

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

10 hari lalu

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

BFI Finance mencatat laba bersih terkumpul pada kuartal I sebesar Rp 361,4 miliar.

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

13 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

13 hari lalu

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya

Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

13 hari lalu

Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.

Baca Selengkapnya

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

13 hari lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya