KPU Sebut Telah Istimewakan SBY pada Deklarasi Kampanye Damai

Reporter

Syafiul Hadi

Selasa, 25 September 2018 20:58 WIB

Keluarga Susilo Bambang Yudhoyono ikut iring-iringan parade dengan mengendarai buggy car atau mobil golf dalam acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Ahad, 23 September 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan menerima masukkan serta kritikan terkait insiden walkout Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada Deklarasi Kampanye Damai, Ahad, 23 September 2018. Meski demikian, Wahyu menyebut KPU telah mengistimewakan SBY dalam acara itu.

"KPU sudah memperlakukan Pak SBY dengan sangat hormat. Pak SBY itu Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI. Maka, kami menghormati secara istimewa," ujar Wahyu di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 25 September 2018.

Baca: Demokrat Sebut Langkah SBY Walk Out Jadi Pendidikan Politik

Wahyu menuturkan perlakuan istimewa KPU kepada SBY adalah posisi urutan karnaval kampanye damai. Dia mengatakan SBY dan rombongan diberi urutan ketiga setelah para pasangan capres-cawapres. "Kami hormati urutan beliau ini urutannya ketiga setelah capres 01 dan capres 02," katanya.

Menurut Wahyu posisi karnaval urutan ketiga ini sengaja diberikan mengingat SBY merupakan Presiden ke-6. Hal ini, kata dia, sebetulnya melanggar aturan karena tak sesuai antrean partai. "Jadi kalau ada tuduhan KPU tidak sesuai antrean, ya, kami memang tak sesuai. Kami hormati (SBY), maka kami berikan urutan setelah capres-capres," ucapnya.

Simak: Bawaslu Temukan Indikasi Pelanggaran Penyebab SBY Walk Out

Wahyu menuturkan jika mengikuti urutan nomor urut partai, seharusnya SBY berada di urutan ke-14 dalam karnaval. Sebab, kata dia, dalam penetapan nomor urut, Partai Demokrat mendapat nomor urut 14. "Partai beliau kan nomor 14, ya, berarti urutan karnaval mestinya juga nomor 14," tuturnya.

Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Ahad lalu, memang berbuah insiden walkout SBY dari rombongan karnaval. SBY memprotes dan memilih meninggalkan acara karena merasa tak nyaman dengan teriakan pendukung capres nomor urut 1, Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, SBY merasa tidak nyaman karena relawan pendukung Jokowi sempat meneriaki rombongannya. Para pendukung Jokowi disebut meneriaki rombongan SBY dengan yel-yel 'Jokowi Dua Periode.'

Lihat: Soal Walk Out SBY, Demokrat Sebut Jokowi Bisa Didiskualifikasi

"Ketika kami melintas, rombongan pendukung Pak Jokowi meneriaki rombongan Pak SBY secara tidak patut, dan kami anggap itu perlakuan yang tidak sewajarnya," ucap Ferdinand.

Wahyu menganggap tak ada yang salah dalam yel-yel pendukung Jokowi yang menyerukan dukungan dua periode, meski mengganggu SBY. Menurut dia, hal itu merupakan kebebasan berekspresi masyarakat dalam pandangan politiknya. Selain itu, dukungan masyarakat diperbolehkan sebab telah memasuki masa kampanye pada 23 September 2018 itu.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

22 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 hari lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

1 hari lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya