TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengadakan dialog dengan kader kepala daerah yang membelot mendukung pasangan capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami masih tunggu apa yang jadi pertimbangan (kepala daerah) membelot dukungan. (Alasannya) akan menjadi dasar komunikasi," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat ditemui di markas pemenangan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Baca: Soal Pilpres, Koalisi Prabowo - Sandiaga Bebaskan Kepala Daerah

Sebanyak 10 kepala daerah di Sumatera Barat memang telah mendeklarasikan dukungannya secara terbuka kepada Jokowi - Ma'ruf pada Selasa, 18 September 2018. Diantara sepuluh nama tersebut muncul kader PAN, Hendra Joni yang merupakan Bupati Pesisir Selatan.

Eddy mengatakan belum akan menentukan bakal memberi sanksi atau tidak sebelum dialog dilaksanakan. PAN adalah salah satu partai yang mendukung pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Koalisi ini telah menyepakati untuk tidak melibatkan kader yang menjadi kepala daerah sebagai tim pemenangan.

Baca: 7 Kepala Daerah di Sumatera Barat Teken Dukungan ke Jokowi

Eddy meminta para kepala daerah untuk berfokus melaksanakan tugas kepemimpinannya. Artinya, mereka tidak diminta mendukung pasangan calon. "Alasan lain, mereka rata-rata banyak yang baru terpilih sehingga mereka harus disibukkan dengan konsolidasi internal," ujarnya.

Menurut Eddy, masa kampanye yang tergolong panjang, yakni 7-8 bulan, juga disinyalir bakal membuat kepala daerah kelimpungan kalau mereka menjadi tim sukses. "Pekerjaan utamanya dikhawatirkan bakal terbengkalai," kata dia.

Eddy pun berdalih, para kepala daerah adalah pemimpin dari aparatur sipil negara. Lazimnya, ASN cenderung loyal kepada para pemimpinnya.
"Kalau pimpinannya sudah beralih ke salah satu capres, netralitas ASN jadi terpengaruh," ujarnya.

Baca: KPU: Kepala Daerah Boleh Gabung Tim Kampanye Pilpres, Asal...