Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi berjabat tangan dengan calon wakil presiden Maruf Amin, Jusuf Kalla, dan Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Erick Thohir di Posko Cemara, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. TEMPO/Dewi Nurita
TEMPO.CO, Jakarta-Bakal calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menanggapi santai hasil Ijtima Ulama 2 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019. Menurut Jokowi ada juga sebagian kalangan ulama yang mendukung dia dan pasangannya, KH Ma'ruf Amin.
"Tentu saja ada kelompok lain yang juga memberikan dukungan, misalnya ke Kiai Ma'ruf Amin. Apapun kita semua tahu bahwa Kiai Ma'ruf Amin ulama besar, Ketua MUI. Tidak bisa ditutup-tutupi, memang faktanya seperti itu," kata Jokowi di Kompleks Gedung MNC Center, Jakarta, Senin, 17 September 2018.
Menurut Jokowi perbedaan sikap di antara para ulama ini adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Negara, kata dia, tidak melarang warga untuk menentukan sikap politiknya, apakah mendukung pemerintah atau kubu oposisi.
Jokowi meminta para ulama dalam pemberian dukungan kepada salah satu pasangan calon harus adil dan dalam konteks yang baik. Harapannya masyarakat bisa menguji gagasan program yang ditawarkan para kandidat. Hal ini penting agar demokrasi di Indonesia makin dewasa.
Jokowi menuturkan pemilihan presiden adalah ajang adu gagasan dan hasil kerja. Ia meminta tidak ada yang menggunakan isu SARA dan fitnah demi memenangkan pertandingan. "Saya kira tidak mendewasakan, mematangkan demokrasi kita," ucapnya.
Pada akhir pekan lalu sejumlah ulama GNPF berkumpul untuk menentukan sikap di pemilihan presiden 2019. Hasilnya mereka memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Para ulama GNPF pernah menggelar Ijtima Ulama pertama pada Juli kemarin dan merekomendasikan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad menjadi calon wakil presiden Prabowo, namun tidak diakomodir.
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
11 jam lalu
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.
Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran
12 jam lalu
Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan
15 jam lalu
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan
Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.