TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK membantah adanya upaya pemerintah untuk meredam kegiatan gerakan #2019GantiPresiden. JK mengatakan, pemerintah justru berupaya untuk mengurangi risiko konflik.

"Ya itu barangkali bukan soal pemerintah meredam. Itu untuk mengurangi efek siapa tahu ada kekacauan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Baca: Deklarasi #2019GantiPresiden Batal di Beberapa Kota Ini

Menurut JK, tidak semua orang setuju terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Sehingga aparat kepolisian pun bertindak untuk mengantisipasi konflik terjadi.

Lain halnya, kata JK, jika kegiatan gerakan itu untuk mengajak memilih salah satu calon presiden. "Pasti tidak diapa-apain. Tapi jangan berkonflik lah gitu. Jangan mengatakan 'Jangan pilih A'. Itu kan belum waktunya (kampanye), dan kampanye tidak begitu caranya," ujarnya.

Para aktivis gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan dan penghadangan di berbagai daerah. Salah satunya ialah Neno Warisman. Ia dihadang sekelompok orang saat berada di Pekanbaru, Riau pada Sabtu 25 Agustus 2018. Neno Warisman yang sedianya menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di sana akhirnya dipulangkan ke Jakarta.

Baca: Ricuh Aksi #2019GantiPresiden, Aparat Dinilai Tak Netral

Selain Neno, musikus Ahmad Dhani mendapat penghadangan saat ia bersama Mulan Jameela dan putrinya berencana menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, Ahad lalu. Namun massa kemudian mengepungnya supaya tidak bisa hadir di acara deklarasi itu.

Terkait insiden yang dialaminya, Ahmad Dhani menyesalkan langkah aparat kepolisian yang dianggapnya melakukan pembiaran. "Saya sangat menyayangkan pembiaran itu. Polisi sebenarnya bisa mengusir massa, tapi polisi seperti enggak berani. Padahal massa cuma berapa, sekitar 30-an. Rupanya massa ini didukung backing yang kuat, jadi polisi enggak bisa ngusir, apalagi menangkap," kata dia.

Baca: Pendukung Gerakan #2019GantiPresiden Diminta Menahan Diri