Pendukung Gerakan #2019GantiPresiden Diminta Menahan Diri

Reporter

Sejumlah relawan membentangkan spanduk saat Deklarasi Akbar Relawan #2019GantiPresiden di depan pintu barat daya Monas, Jakarta, 6 Mei 2018. Dalam kegiatan tersebut, para relawan membacakan aspirasi yang menyatakan siap mengawal jalannya Pemilu 2019 agar tertib dan lancar, sehingga terwujudnya 2019 Ganti Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Para pendukung gerakan #2019GantiPresiden diminta menahan diri supaya tidak menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat. Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak yang pemenuhannya bisa ditunda bila berpotensi menciptakan gangguan keamanan serta pelanggaran hukum.

Baca: KPU: #2019GantiPresiden Ekspresi Politik, Bukan Kampanye

“Khususnya larangan penyebaran kebencian dan permusuhan ataupun dalam konteks waktu kampanye,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Agustus 2018.

Menurut Hendardi, dalam kondisi tertentu, tindakan aparat keamanan melarang sejumlah acara tersebut bisa dibenarkan. “Jika betul-betul terdapat alasan obyektif yang membenarkannya,” ucapnya. Meski begitu, aparat keamanan harus menyampaikan alasan-alasan larangan atau pembatalan kegiatan tersebut.

Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah berujung ricuh pada Sabtu, 25 Agustus 2018. Di Riau, Ketua Relawan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, dihadang ratusan orang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Kericuhan sempat terjadi saat datang massa yang hendak menjemput Neno. Neno akhirnya kembali ke Jakarta dan acara berlangsung keesokan harinya di Masjid Agung Pekanbaru dengan pengawalan kepolisian.

Baca: BIN: Acara #2019GantiPresiden Rawan Benturan, Kami Deteksi Dini

Kerusuhan serupa terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Massa pendukung gerakan ganti presiden bentrok dengan kelompok yang kontra dengan gerakan tersebut. Hotel tempat menginap Ahmad Dhani, musikus yang aktif dalam gerakan ganti presiden, sempat dikepung massa. Sedangkan di Pontianak, Kalimantan Barat, acara #2019GantiPresiden terpaksa dibubarkan kepolisian.

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, mengatakan panitia acara tidak menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan tersebut ke kepolisian. Selain itu, “Banyak gelombang penolakan deklarasi tersebut yang dapat mengakibatkan konflik,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan politik untuk menguntungkan pasangan presiden dan wakil presiden tertentu. Karena itu, ia pun menyarankan supaya deklarasi gerakan itu dilakukan ketika masa kampanye pemilu dimulai.

Baca: Istana Bantah Dorong Penolakan Gerakan #2019GantiPresiden

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menilai sikap aparat keamanan sudah berlebihan. Ia memastikan semua kegiatan dengan atribut #2019GantiPresiden telah memenuhi prosedur, termasuk mengajukan pemberitahuan kepada polisi.

Ia juga mempertanyakan keterlibatan Badan Intelijen Nasional dalam meredam aksi tersebut, terutama saat memulangkan Neno ketika di Pekanbaru. “Bukan langkah yang bijak membawa BIN dalam permasalahan #2019GantiPresiden,” kata inisiator gerakan #2019GantiPresiden itu.

Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan lembaganya terlibat untuk mencegah terjadinya kerusuhan serta jatuhnya korban. Menurut dia, BIN memiliki peta kerawanan konflik horizontal menjelang pemilihan presiden 2019. “Potensi ini ada karena ada kelompok yang geram,” ujarnya. “Ini bukan untuk keberpihakan.”

Baca: KPU: Fenomena #2019GantiPresiden Sama dengan #Jokowi2Periode

Selain itu, Wawan menyebutkan, BIN dan kepolisian bertanggung jawab mencegah potensi konflik menyebar ke berbagai daerah, terutama saat masa kampanye pemilihan umum pada 23 September 2018. “Kami meminimalkan upaya terjadinya benturan,” tuturnya.

FIKRI ARIGI | ANDITA RAHMA | ARKHELAUS WISNU






Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal

15 hari lalu

Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyebut polarisasi di masyarakat imbas Pilpres 2019 masih ada dan dikhawatirkan berlanjut


Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

54 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

7 Mei 2022

Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

Prabowo Subianto dinilai sedang mencari basis dukungan baru untuk menggantikan dukungan PA 212 yang hilang pasca dia masuk ke pemerintahan Jokowi.


KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

6 September 2021

KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan telah menurunkan data NIK Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang ada di laman KPU.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

18 Juni 2021

Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 lahir karena muncul ide dan gagasan agar Jokowi bisa menjabat presiden selama tiga periode.


Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

4 Juni 2021

Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

Ketua MK RI Anwar Usman mengaku pernah dihujat oleh warga di kampung halamannya Bima, NTB usai putusan Pilpres 2019


Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

20 Februari 2021

Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

Menurut Henry, pemerintah disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurutnya, konflik dengan UU ITE paling banyak antarmasyarakat.


Dugaan Kasus Makar Pilpres 2019, Eggi Sudjana Diperiksa Kamis Besok

1 Desember 2020

Dugaan Kasus Makar Pilpres 2019, Eggi Sudjana Diperiksa Kamis Besok

Polda Metro Jaya akan kembali memulai penyelidikan kasus makar dalam Pilpres 2019 yang melibatkan Eggi Sudjana.


Minta Pilkada 2020 Ditunda, Mer-C: Ingat Banyak KPPS Meninggal di Pilpres 2019

30 September 2020

Minta Pilkada 2020 Ditunda, Mer-C: Ingat Banyak KPPS Meninggal di Pilpres 2019

MER-C Indonesia, meminta KPU dan pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020.