Pilih Jadi Dewan Penasihat Timses Jokowi - Ma'ruf, Ini Alasan JK
Reporter
Friski Riana
Editor
Amirullah
Selasa, 14 Agustus 2018 14:25 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengungkapkan alasan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK enggan menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
Baca: Kata Fadli Zon Jika JK Menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi
"Saya bilang JK kan mesti jalankan pemerintahan lebih banyak, jadi mesti konsentrasi. Jadi nanti cocoknya bagaimana. Pak JK akan jadi tim dewan pengarah," kata Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.
Sofjan mengatakan, JK kemungkinan besar akan lebih banyak mengurus pemerintahan ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi cuti kampanye pilpres 2019. Keberadaan JK, kata Sofjan, amat dibutuhkan di pemerintahan untuk menghadapi situasi ekonomi saat ini. Menurut dia, JK nanti akan membahas soal pembagian waktu di pemerintahan dan di tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
"Jadi saya pikir ini akan dilakukan. Saya pikir Pak JK tentu akan ngomong. Partai akan menentukan dan Pak JK akan ngomong ke Presiden," katanya.
JK sebelumnya juga telah menyatakan kesiapannya menjadi penasihat tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019. "Kalau penasihat tentu, kan memberikan pandangan-pandangan," kata dia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2018.
Baca: Alasan JK Sempat Diusulkan Jadi Ketua Tim Kampanye Jokowi
Sempat santer beredar, nama JK digadang-gadang akan menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Jokowi. Para pejabat teras partai kubu Jokowi pun tak menampik bahwa banyak yang mengusulkan agar JK menjadi Ketua TKN. Namun, juru bicara wapres, Husain Abdullah mengatakan JK tak menerima tawaran itu dan lebih memilih fokus melaksanakan tugas pemerintahan. "Bukannya menolak, tapi Pak JK memilih jadi penjaga gawang saja," ujarnya.
Menurut Husain, JK memiliki pertimbangan lebih luas dan mengedepankan kepentingan bangsa. Karena itu, JK memilih tetap konsisten melaksanakan pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK tanpa harus terlibat dalam kegiatan pilpres.
