TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tegas menolak menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk pemenangan Joko Widodo atau Jokowi di pilpres 2019. Soal siapa yang menjabat posisi itu kini tengah menjadi pertanyaan. Jokowi belum mengumumkan orang yang akan menjabat posisi tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan posisi Ketua TKN memang menjadi rebutan partai-partai. Untuk itu, kata dia, nama Jusuf Kalla terus didorong beberapa partai menjadi Ketua TKN, agar posisi tersebut tidak menjadi rebutan partai-partai.
Baca: Antisipasi Ditinggal Pemilih, Jokowi - Ma'ruf Lakukan Cara Ini
"Karena bagaimanapun, Ketua TKN dianggap memberikan coattail effect (efek ekor jas) kepada partai," kata Arsul pada Senin, 13 Agustus 2018.
Kemarin malam, 12 Agustus 2018, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate memastikan Jusuf Kalla akan menjadi Ketua Dewan Penasihat, bukan Ketua TKN untuk tim pemenangan calon presiden inkumben Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. "Sudah fix," ujar Johnny di Posko Cemara, Jakarta pada Ahad, 12 Agustus 2018.
Baca: Jokowi Pilih Ma'ruf Amin, Pengamat: Ada Potensi Pendukung Golput
Kepada Tempo, Johnny mengatakan plus minus JK jika menjadi Ketua TKN. Secara kompetensi dan syarat untuk menjadi ketua tim, ujar Johnny, Jusuf Kalla merupakan sosok paling sempurna. "Baik dari program, strategi, relasi, mengelola tim, dan pengalamannya yang luar biasa," ujarnya.
Adapun JK mengatakan, dirinya telah bersedia menjadi Ketua Dewan Penasihat tim pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres 2019. "Kalau penasihat tentu, kan memberikan pandangan-pandangan," kata dia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2018. Ia menegaskan dirinya bukan ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. "Saya bukan ketua tim," kata dia.
Baca: JK Jadi Ketua Dewan Penasehat Tim Pemenangan Jokowi - Ma'ruf
