TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra Habiburokhman mengatakan koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo - Sandiaga) sedang menggodok visi-misi dan program-program untuk pemilihan presiden 2019. Berikutnya, tim pemenangan akan dikomandani oleh tim teknis yang terdiri atas empat sekjen partai pendukung.

Baca: Visi Misi Prabowo: Dari Utang Negara hingga Ketimpangan Ekonomi

"Soal kandidat ketua tim pemenangan ada banyak, di antaranya Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kami banyak mendapat masukan soal beliau," kata Habiburokhman di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Meski demikian, keputusan mengenai siapa ketua tim pemenangan akan diberikan kepada Prabowo bersama dengan partai pendukung. "Pak Prabowo akan bicara dengan partai koalisi dan mencari siapa yang pas sebagai ketua tim pemenangan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan partainya juga akan membiarkan Prabowo menentukan ketua tim pemenangan. "Kalau Mas AHY, saya dengar dia siap. Jadi harus siap. Apa pun harus siap, ditugaskan di mana pun harus siap, saya kira dialah contoh anak muda yang luar biasa dengan usianya yang masih sangat muda, baru 40 kemarin, tapi cepat sekali merespons segala sesuatunya," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan penyusunan visi-misi Prabowo Subianto hampir final. Dia mengklaim perumusan visi-misi itu sudah mencapai 80 persen. Andre belum mau membocorkan detail banyaknya poin, konten, serta nama visi-misi yang akan diusung dalam pemilihan presiden 2019 itu.

Simak: Pilpres Membuat Sandiaga Uno Tertekan, Ini Buktinya

Yang jelas, kata Andre, pada intinya Prabowo berfokus pada ekonomi kerakyatan seperti yang selama ini kerap disampaikan. "Intinya ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi neolib," tuturnya. Prabowo, kata dia, ingin mengedepankan ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu juga disebut menaruh perhatian pada utang negara, tenaga kerja asing, dan ketimpangan ekonomi.