TEMPO.CO, Jakarta - Alumni Presidium 212 tidak puas dengan hasil Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) tentang rekomendasi calon presiden dan wakil presiden untuk pilpres 2019.

"Kami tidak puas, pilihan kami tidak terwakili oleh nama-nama yang diputuskan oleh Ijtima Ulama," kata Ketua Umum Alumni Presidium 212 Aminuddin saat ditemui di sekretariatnya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 3 Agustus 2018

Baca: Alumni Presidium 212 Tolak Capres-Cawapres Versi GNPF

Rekomendasi Ijtima Ulama GNPF menghasilkan dua paket duet capres dan cawapres. Pertama, duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Ketua Umum Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri. Kedua, duet Prabowo Subianto dengan ustad Abdul Somad.

Aminuddin mengaku mengikuti perjalanan Ijtima Ulama dari awal sejak ada Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Alumni 212 pada Mei lalu. Saat itu, kata dia, ada sejumlah nama yang direkomendasikan untuk pilpres 2019.

Baca: Salim Segaf Sebut Gerindra Belum Sreg Cawapres Prabowo Versi GNPF

Namun, dalam hasil Ijtima Ulama GNPF, kata Amin, nama-nama yang diputuskan tidak memuaskan. Meski begitu, Alumni Presidium 212 tetap legowo karena keputusan tersebut hanya bersifat rekomendasi.

Justru, kata Amin, pihaknya tidak setuju jika ada paksaan untuk partai politik agar menjalankan rekomendasi tersebut. "Hasil Ijtima Ulama jangan ada penekanan untuk dijalankan, karena hasil nama cawapres tersebut hanya bersifat rekomendasi," ujarnya.

Baca: Alumni 212 Ini Sebut Anies Baswedan Seperti Kacang Lupa Kulit

Menurut Amin, Ijtima Ulama GNPF pun belum mewakili seluruh kalangan ulama. Ia menyebut ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain juga memiliki hak merekomendasikan calon presiden beserta wakilnya.

Alumni Presidium 212 pun mendorong partai politik pengusung capres cermat menentukan pasangannya. Menurut Aminuddin, capres yang memiliki kapasitas atau mewakili keumatan saja tidak cukup untuk maju sebagai pemimpin negara.