Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Komandan Tugas Bersama Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY, di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Foto: Istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Edi Indrizal menilai keinginan Partai Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon wakil presiden atau cawapres Prabowo Subianto penting bagi Demokrat namun sulit bagi mitra partai politik. "Bagi Gerindra tidak mudah untuk bisa mendapatkan persetujuan mitra terutama PKS,” ujar Edi di Padang, Selasa, 31 Juli 2018. Apalagi, ujar dia, selama ini hubungan Gerindra dan PKS sudah terjalin lebih panjang dan dalam.
Menurut Edi capres dan cawapres kubu Prabowo belum final kecuali jika tidak memerlukan koalisi lagi dengan PKS dan PAN. "Jika dipaksakan juga maka Prabowo dan Gerindra merugi."
Edi menganalisis jika latar kepentingan 2024 lebih besar bagi Demokrat, ikatan koalisi dengan Gerindra diperkirakan rapuh dan mudah lapuk. "Namun tampaknya SBY dan Demokrat harus realistis menurunkan tuntutan tawaran dan tidak memaksakan AHY sebagai cawapres."
Menurut Edi keputusan Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Gerindra merupakan pilihan terakhir Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Setelah pendekatan ke kubu Jokowi gagal akibat besarnya kendala dan tantangan yang dihadapi maka Demokrat harus berusaha berlabuh ke koalisi Prabowo.
"Tidak ada pilihan lain kecuali Demokrat harus bergabung dan ini bukan lagi soal kesesuaian." Keputusan ini diambil agar Demokrat tidak ketinggalan kereta dan semakin sulit di 2024. Namun, upaya untuk mendapatkan pengaruh dan posisi yang kuat bagi SBY di kubu Prabowo tidak gampang karena adanya kekuatan nonparpol, yakni alumni 212.
