Bertemu PKS Malam Ini, Demokrat Berharap Bisa Bersama di Pilpres

Reporter

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat kunjungan balasan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan diprediksi akan memantapkan koalisi antara Partai Demokrat dan poros Gerindra-PKS-PAN setelah SBY mengatakan jalan untuk berkoalisi dengan Prabowo lebih terbuka. TEMPO/Subekti
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat kunjungan balasan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan diprediksi akan memantapkan koalisi antara Partai Demokrat dan poros Gerindra-PKS-PAN setelah SBY mengatakan jalan untuk berkoalisi dengan Prabowo lebih terbuka. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018, pukul 19.30. Pertemuan keduanya untuk menjajaki koalisi di pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan kedua partai akan  menyamakan visi dan misi dalam pertemuan. "Kami akan saling mendengarkan. Kalau cocok, Insya Allah kita sama-sama ke depan," ujar Syarief Hasan di bilangan Kertanegara, Jakarta pada Senin, 30 Juli 2018.

Baca:
PKS Tak Masalah Demokrat Ujug-ujug Sodorkan AHY, Asalkan...
Demokrat: Kami Dukung Prabowo, Insya Allah Tidak Akan Berubah

Syarief berpendapat tidak akan sulit menyatukan pemahaman dengan PKS. Sebab, lanjut Syarief, dulu PKS juga pernah bersama dengan Demokrat selama dua periode pemerintahan SBY pada 2004-2009 dan 2009-2014. "Dari pengalaman kami berkoalisi, banyak hal-hal positif kami raih."

Sebelum bertemu Sohibul Iman, SBY sudah terlebih dahulu bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta pada pukul 10.00 Senin, 30 Juli 2018.

Baca: PKS Yakin Koalisi dengan Gerindra, Demokrat, dan PAN Terbentuk

Seusai pertemuan empat mata keduanya selama dua jam, Gerindra dan Demokrat sepakat membangun koalisi di pilpres 2019. "Dari Demokrat dan Gerindra kami sudah pas (secara visi dan misi)," ujar Syarief.

Simak: Sindir PDIP Partai Feodal, Demokrat ...








Perpu Cipta Kerja Disahkan, Fraksi PKS Walk Out, Begini Ketentuan WO dalam Hukum

4 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Fraksi PKS Walk Out, Begini Ketentuan WO dalam Hukum

PKS memutuskan walk out ketika pengesahan Perpu Cipta Kerja. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku aksi WO di DPR?


Seandainya Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Sebut Bakal Legowo

6 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
Seandainya Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Sebut Bakal Legowo

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ahmad Mabruri tak mempermasalahkan siapapun bakal cawapres yang dipilih Anies Baswedan


NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

16 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

Meski berada dalam Koalisi Perubahan, Fraksi NasDem tidak ikut Fraksi PKS dan Demokrat menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Kenapa?


PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diwarnai penolakan dari Fraksi PKS dan Demokrat. Mengapa?


AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bertemu bakal calon presiden Anies Baswedan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2023. Foto Istimewa
AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi rumah bakal capres Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus


Airlangga Sebut Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja untuk Hadapi Ketidakpastian Global

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintas atas pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja untuk Hadapi Ketidakpastian Global

Airlangga menyebut UU Cipta Kerja akan mendorong investasi serta menggerakkan UMKM dan memuat kebijakan yang fleksibel soal ketenagakerjaan


Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa?

1 hari lalu

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti rapat Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan III tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Rapat paripurna tersebut mendengarkan pidato Pimpinan DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa?

Rapat paripurna DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dua fraksi menolak.


Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Paripurna

1 hari lalu

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti rapat Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan III tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Rapat paripurna tersebut mendengarkan pidato Pimpinan DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Paripurna

Dua fraksi menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Sejumlah massa buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Pengesahan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang diwarnai walk out dari Fraksi PKS.


Kata Bamsoet dan Mahfud MD Soal Penundaan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi hormat kepada kader Partai Demokrat saat akan menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pidatonya AHY menyampaikan beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik serta isu penundaan pemilu 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kata Bamsoet dan Mahfud MD Soal Penundaan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

Putusan PN Jakarta Pusat kepada KPU untuk penundaan Pemilu 2024, mengundang diskursus. Apa kata Bamsoet, Mahfud MD, dan AHY?