TEMPO.CO, Biak - Berbagai tokoh pejabat orang asli Papua (OAP) berpeluang dan layak untuk diangkat menjadi menteri di kabinet Jokowi 2019-2024. Hal itu diungkapkan Sekretaris Eksekutif LSM Fiaduru Biak Oktovianus Mangge di Biak, Selasa, 9/7.
Baca juga: Adian Napitupulu Disebut-sebut Layak Masuk Kabinet Jokowi
Nama-nama yang disbeut Mangge adalah Rektor Uncen Jayapura Dr. Ir. Ir. Apolo Safanpo M.T, birokrat muda Velix Wainggai, politisi Matias Awaitouw (Bupati Jayapura), Gubernur Papua Lukas Enembe, dan staf khusus Presiden Lenius Kogoya. Selain itu nama-nama ini juga disebut: Menteri PPPA Prof. Yohana Yembise, mantan Bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo serta sejumlah nama lainnya.
Okravianus mengatakan dari segi kemampuan dan pengalaman tokoh-tokoh OAP itu dapat diandalkan. "Karena mereka telah menduduki kursi jabatan setingkat bupati,walikota dan Gubernur hingga jabatan politik di pemerintah kabupaten/kota," kata dia.
Oktovianus mengakui pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Joko Widodo. Tetapi, "Besar harapan berbagai elemen masyarakat Papua bahwa di pemerintahan kabinet Indonesia kerja jilid II ada tokoh atau pejabat OAP terpilih sebagai menteri."
Ketua cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Biak Kristian Mansnandifu mengakui, sosok pejabat atau tokoh manapun dari kalangan orang asli Papua yang dapat masuk menjabat menteri di KIB jilid II harus bersih dari korupsi. "Kriteria lain adalah mereka memiliki kemampuan, profesionalisme serta berwawasan Keindonesiaan," kata dia.
Ia mengakui, dari kalangan manapun sosok pejabat OAP yang akan mendapat kursi menteri KIB jilid II tidak perlu dipersoalkan. Kristian menyebut jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. "Bagi saya siapapun sosok tokoh OAP yang dipercayakan untuk menjabat menteri harus didukung karena inilah menjadi representasi masyarakat asli Papua."
Berdasarkan data, pada Pemilu serentak 17 April 2019 pasangan Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin memperoleh 3.021.713 suara (90 persen) serta pasangan Prabowo-Sandi 331.352 suara (10 persen) di Papua.
ANTARA
