Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang Putusan MK, BW: Apa Ada Kecemasan di Wajah Saya?

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut bahwa pihaknya sangat yakin Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukannya kubunya. Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019. Tempo/Dewi Nurita
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut bahwa pihaknya sangat yakin Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukannya kubunya. Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019. Tempo/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto menyambut sidang putusan MK dengan santai. Ia mengatakan sangat yakin Mahkamah Konstitusi menerima permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukannya kubunya.

Baca juga: Putusan Sengketa Pilpres: Kilas Balik Isi Gugatan Kubu Prabowo

"Dari awal, Anda bisa lihat, apa ada kecemasan di wajah saya? Kan tidak," ujar pria yang akrab disapa BW itu di gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019.

BW juga menjelaskan, ada tiga alasan yang membuat dirinya yakin bahwa permohonan Prabowo - Sandi akan diterima. Pertama, BW menilai tidak pernah ada yang bisa meng-counter ahli yang dihadirkan Prabowo - Sandi. "Baik pihak termohon maupun pihak terkait, tidak ada yang bisa meng-counter," ujar dia.

Kedua, BW percaya diri bahwa kubunya telah mengajukan hal baru yang belum pernah menjadi bagian dan dasar sebuah sengketa. "Kami bisa merumuskan dalil kecurangan dan membuktikan dengan scientifik investigasiton. Enggak ada yang bisa mengcounter. Cuman memang ini sesuatu yang baru dan belum tentu bisa dipahami, terkadang," ujar BW.

Ketiga, ujar BW, dia menilai perdebatan mengenai posisi Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas di dua bank syariah dinilai belum bisa dijelaskan apakah pejabat BUMN atau tidak. "Tidak ada argumentasi yang bisa meng-counter argumen itu sebenarnya. Kalau saja MK mempertimbangkan argumen persyaratan yang kurang, mungkin putusannya akan lebih menarik," ujar BW.

Dalam sidang sengketa pilpres sebelumnya, KPU hanya menyiapkan dua saksi ahli dan hanya satu saksi ahli yang hadir di persidangan, yakni Profesor IT Marsudi Wahyu Kisworo. Saksi fakta sama sekali tidak dihadirkan KPU.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebut pihaknya merasa tidak perlu menghadirkan saksi fakta untuk membantah argumentasi saksi pemohon, yang dinilainya sudah terbantahkan oleh keterangan saksi pemohon sendiri. Sementara saksi ahli, ujar Hasyim, dihadirkan hanya untuk memperkuat argumentasi atas jawaban KPU sebagai pihak termohon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Oleh karena orang yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon tidak cukup kuat untuk meyakinkan dan memperkuat argumentasi permohonan, KPU mencukupkan diri menghadirkan satu ahli saja di persidangan," ujar Hasyim di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2019.

Adapun Pakar Hukum Tata Negara Riawan Tjandra, selaku saksi ahli yang disiapkan KPU tak hadir dalam sidang. Dia hanya memberikan keterangan secara tertulis.

Baca juga: Sidang Putusan MK, Tim Jokowi Yakin Hakim Tolak Gugatan Prabowo

Hasyim menjelaskan, keterangan Riawan berisi penjelasan tentang kedudukan hukum BUMN dan anak perusahaan BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keterangan ini dijelaskan saksi ahli memperkuat argumentasi KPU bahwa Ma'ruf Amin tak melanggar aturan karena tidak mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua Bank Syariah, setelah ditetapkan menjadi cawapres.

"Saksi ahli kami intinya memberikan penegasan status BUMN dan anak BUMN. Ukurannya apakah sebagai paslon, kalau menjabat di sana harus mundur atau tidak," ujar Hasyim.

Sidang putusan MK digelar hari ini. Rencananya sidang dimulai pukul 12.30. Adapun beberapa kelompok massa sudah mulai memenuhi kawasan di sekitar Gedung MK. Polisi dan TNI menjaga ketat kawasan seputaran Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

13 menit lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

Peningkatan gugatan di MK menunjukkan kualitas pemilu semakin memburuk.


KPU Tetapkan Tahapan PSU dan Hitung Surat Suara Pascaputusan MK, Berikut Jadwalnya

11 jam lalu

Suasana warga Sumatera Barat laksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Sabtu 24 Februari 2024. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 18 TPS di Sumatera Barat yang melaksanakan PSU. Foto TEMPO/Fachri Hamzah
KPU Tetapkan Tahapan PSU dan Hitung Surat Suara Pascaputusan MK, Berikut Jadwalnya

KPU RI telah menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Ulang atau PSU dan penghitungan ulang surat suara. Berikut jadwal lengkapnya.


Polresta Samarinda Lakukan Ini Jelang PSU di 147 TPS Kaltim

1 hari lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Polresta Samarinda Lakukan Ini Jelang PSU di 147 TPS Kaltim

Polisi menyatakan keamanan dan kelancaran PSU adalah prioritas utama.


KPU Segera Terbitkan Surat Dinas Penghitungan Ulang Suara di Kaltim

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengikuti sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA /Dhemas Reviyanto
KPU Segera Terbitkan Surat Dinas Penghitungan Ulang Suara di Kaltim

Melalui surat dinas, KPU daerah segera menyosialisasikan hitung suara ulang kepada partai politik dan masyarakat.


MK Perintahkan Hitung Suara Ulang di 147 TPS Kaltim, KPU Lakukan Ini

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
MK Perintahkan Hitung Suara Ulang di 147 TPS Kaltim, KPU Lakukan Ini

KPU Kaltim menyatakan proses pemilahan TPS yang akan dihitung ulang sudah dimulai.


Tanpa Tahapan Kampanye, KPU akan Gunakan Ragam Media Sosialisasikan PSU

3 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Tanpa Tahapan Kampanye, KPU akan Gunakan Ragam Media Sosialisasikan PSU

KPU akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menyosialisasikan PSU.


Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

6 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

Persiapan KPU Kalbar mencakup penyusunan surat tindak lanjut yang akan dibuat KPU RI perihal pelaksanaan PSU.


Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

6 hari lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

KPU daerah diminta memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi dan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.


Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

7 hari lalu

Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerint Iralloza Tasya saat diwawancarai di Padang. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan KPU agar melakukan PSU anggota DPD di Sumatra Barat. Putusan MK ini menuai respons dari calon anggota DPD di Ranah Minang.


Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

8 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

KPU menanggapi putusan MK yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara PHPU Pileg 2024. KPU mengatakan bakal melakukan ini.