Sidang MK Hari Ini Dengarkan Saksi dari Pemohon Tim Hukum Prabowo

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (kanan) berdiskusi dengan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Aswanto saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (kanan) berdiskusi dengan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Aswanto saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi - Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, hadir di Mahkamah Konstitusi pada sidang MK ketiga sekitar pukul 08.00 WIB. Yusril mengatakan ia sebagai pihak terkait hari ini hanya akan mendengarkan saksi yang akan dihadirkan oleh pemohon, tim hukum Prabowo.

    “Pagi ini kami hadir di sidang untuk sama-sama mendengarkan saksi yang akan dihadirkan oleh pemohon,” ujar Yusril di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 19 Juni 2019. 

    Baca juga: Reaksi Hakim MK Saat Bambang Widjojanto Minta Tambah Jumlah Saksi

    Menurut Yusril kebiasaan di MK menghadirkan saksi ahli terlebih dahulu, baru kemudian saksi fakta. Oleh karena ini saksi dari pihak pemohon, maka timnya tak akan banyak menanggapi.

    Hari ini, persidangan sengketa Pilpres 2019 akan digelar kembali di Mahkamah Konstitusi. Setelah mendengar jawaban dari pihak termohon dan terkait pada Selasa 18 Juni 2019 lalu, hari ini pihak pemohon akan menghadirkan saksi-saksi.

    Baca juga: Sidang MK, Pakar Menyoroti Soal Perbaikan ... 

    “Kami sudah siap,” kata Yusril. Ahli hukum tata negara itu hadir pada sidang MK bersama tiga advokat Teguh Samudera, Taufik Basari, dan Sirra Prayuna.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.