Majelis Tinggi Minta Demokrat di Kubu Prabowo Sampai Sidang MK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah politikus senior Partai Demokrat seperti Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya, mendeklarasikan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat di Restoran Bumbu Desa, Cikini, dalam rangka menyikapi hasil perolehan suara partai  di Pemilihan Umum 2019. Jakarta, 13 Juni 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Sejumlah politikus senior Partai Demokrat seperti Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya, mendeklarasikan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat di Restoran Bumbu Desa, Cikini, dalam rangka menyikapi hasil perolehan suara partai di Pemilihan Umum 2019. Jakarta, 13 Juni 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, meminta partainya tetap berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur. Menurut dia, hal itu harus dilakukan paling tidak sampai sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    Baca: PAN Mengakui Demokrat Tidak Sejalan dalam Koalisi Prabowo-Sandi

    "Terkait pilpres 2019, Partai Demokrat tetap harus konsisten dan istikamah mendukung dan berjuang secara maksimal bersama pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam menempuh langkah konstitusional hingga tuntas," kata dia dalam konferensi pers di sebuah restoran di Cikini, Jakarta, Rabu, 13 Juni 2019.

    Meski begitu, Max tetap meminta kepada seluruh kader Demokrat menjalin silaturahmi dan rekonsiliasi dengan pihak mana pun. Termasuk, kata dia, mendukung presiden dan wakil presiden 2019 terpilih. "Untuk kepentingan dan masa depan bangsa dan negara," ujarnya.

    Andai hasil sidang di Mahkamah Konstitusi telah selesai dan menyatakan pasangan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres, Max mempersilakan DPP untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintah atau tetap menjadi oposisi bersama Prabowo-Sandiaga. "Itu adalah garis partai nantinya. Saya kira dengan keadaan sekarang Partai Demokrat akan memberikan kebijakan bagaimana posisi terakhir ketika selesai dengan MK," tuturnya.

    Max tidak sependapat dengan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik, yang meminta Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf membubarkan koalisi. Rachland beralasan keberadaan koalisi-koalisi ini membuat polarisasi di tengah masyarakat tak kunjung hilang.

    Baca: Wacana Demokrat Masuk Koalisi, Arsul Sani Pertanyakan Komitmen

    Terkait pernyataan tersebut, Max menilai hal itu hanyalah pandangan pribadi Rachland dan tidak mewakili sikap partai Demokrat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.