Prabowo - Sandiaga Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 ke MK

Reporter

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto (kedua dari kiri) bersama Penanggung jawab Tim Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo (ketiga dari kiri) dan sejumlah tim BPN mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto (kedua dari kiri) bersama Penanggung jawab Tim Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo (ketiga dari kiri) dan sejumlah tim BPN mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau Prabowo - Sandi mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 secara resmi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mereka datang ke Gedung MK sekitar pukul 22.45 WIB pada Jumat, 24 Mei 2019.

"Malam ini kami akan menyerahkan secara resmi permohonan itu. Dilengkapi dengan daftar alat bukti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan melengkapi alat bukti," ujar salah anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto,  di Gedung MK.

BacaKubu Prabowo Putuskan Ajukan Sengketa Hasil Pilpres 2019 ke MK

Bambang datang bersama Hashim Djodjohadikusumo dan Denny Indrayana, serta beberapa anggota tim kuasa hukum, seperti Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

Hashim Djodjohadikusumo, adik kandung Prabowo, melambaikan tangan dua jari di depan wartawan begitu sampai di Gedung MK. Dua jari merupakan simbol nomor pasangan urut 02, Prabowo-Sandi, dalam Pilpres 2019.

Baca juga5 Poin Penjelasan PPATK Soal Dana Asing Prabowo-Sandi

Bambang menyatakan dia berharap setelah diserahkannya permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 oleh Prabowo - Sandi ini penegakan hukum di Indonesia yang demokratis bisa diwujudkan. "Ini kami ajukan sebagai bagian penting untuk sengketa pilpres. Mudah-mudahan ini juga jadi bagian penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis," ujar Bambang.

ANDITA RAHMA








Prabowo: Saya Merasa Tak Salah Gabung dengan Presiden Jokowi

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (dua kiri) berdoa bersama saat Muktamar Rabithah Melayu-Banjar di Halaman Pendopo Bersinar, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat, 17 Maret 2023. Masyarakat Melayu-Banjar dalam Muktamar Rabithah  mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur dan meminta pemerintah untuk memberdayaan Masyarakat Melayu-Banjar di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Prabowo: Saya Merasa Tak Salah Gabung dengan Presiden Jokowi

Prabowo mengakui dirinya merupakan rival Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun, kini Prabowo mau berdamai dan merapat di kabinet Jokowi.


Sandiaga Temui Prabowo, Beri Buku Memoar Pilpres 2019

12 Januari 2023

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno bersilaturahmi dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Maret 2021.Instagram/@sandiuno
Sandiaga Temui Prabowo, Beri Buku Memoar Pilpres 2019

Pertemuan Sandiaga dan Prabowo ini terjadi di tengah menghangatnya hubungan mereka. Gara-gara soal pencalonan di Pilpres 2024.


Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal

16 November 2022

Tim kecil Nasdem, PKS, dan Demokrat bertemu. NasDem diwakili oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al Muzammil Yusuf. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Sekjen Teuku Riefky Harsya. Pertemuan tiga pihak tersebut juga dihadiri oleh Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Rasyid Baswedan yang merupakan bakal calon presiden 2024 dari Partai NasDem. Dok. Istimewa. Jumat, 21 Oktober 2022.
Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyebut polarisasi di masyarakat imbas Pilpres 2019 masih ada dan dikhawatirkan berlanjut


Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

7 Oktober 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau rumah baru warga Kampung Gembira Gembrong, Jakarta Timur, Jumat, 7 Oktober 2022. TEMPO/Lani Diana
Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

7 Mei 2022

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jawa Timur, Rabu, 4 Mei 2022. Dok. Istimewa.
Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

Prabowo Subianto dinilai sedang mencari basis dukungan baru untuk menggantikan dukungan PA 212 yang hilang pasca dia masuk ke pemerintahan Jokowi.


KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

6 September 2021

Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan telah menurunkan data NIK Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang ada di laman KPU.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

18 Juni 2021

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari saat merilis hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan pasangan calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum masih unggul dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Hotel Harris FX, Senayan pada Rabu, 20 Juni 2018. TEMPO.Dewi Nurita
Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 lahir karena muncul ide dan gagasan agar Jokowi bisa menjabat presiden selama tiga periode.


Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

4 Juni 2021

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin jalannya sidang lanjutan terkait persidangan pengujian atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar yang di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

Ketua MK RI Anwar Usman mengaku pernah dihujat oleh warga di kampung halamannya Bima, NTB usai putusan Pilpres 2019


Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

20 Februari 2021

Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

Menurut Henry, pemerintah disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurutnya, konflik dengan UU ITE paling banyak antarmasyarakat.