Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perwakilan TKN Jokowi Jelaskan Tugas Komite Damai Debat Cawapres

image-gnews
Rizal Mallarangeng. TEMPO/Ifa Nahdi
Rizal Mallarangeng. TEMPO/Ifa Nahdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'aruf Amin di Komite Damai Debat Calon Wakil Presiden, Rizal Mallarangeng menyampaikan bahwa  Komite Damai bertugas untuk mengantisipasi munculnya protes dari pendukung pasangan calon presiden. Jadi, kata dia, kalau muncul permasalahan seperti debat calon presiden kedua lalu, tidak perlu lagi bergerombol menyampaikan keluhannya. "Ada komite kecil yang membicarakan permasalahan yang muncul pada saat itu," ujar Rizal saat dihubungi Tempo, Jumat, 15 Maret 2019.

Baca: Debat Cawapres, Komite Damai akan Keluarkan Pendukung yang Gaduh

Rizal menilai pembentukan Komite Damai ini adalah langkah yang tepat. Kejadian pada saat debat capres kedua kedua kubu bergerombol ketika terjadi perselisihan, menurut dia, terjadi karena belum cara penyelesaiaan. "Kalau sekarang disiapkan melodinya," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa prioritas tugas Komite Damai bukan memberikan sanksi, tetapi menyelesaikan perselisihan dan mendinginkan suasana. Kalau ada salah satu pihak yang merasa keberatan dengan satu tindakan atau perkataan saat debat berlangsung, Komite Damai bisa langsung mencari penyelesaiannya.
"Kalau kemarin itu tidak ada mekanismenya," ujarnya. Nantinya, ada ruang khusus untuk membicarakan apa yang menjadi persoalan.

Karena pada debat sebelumnya belum ada Komite Damai, Rizal menilai wajar terjadi protes ketika terjadi perselisihan saat debat.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk sebuah tim bernama Komite Damai untuk debat calon wakil presiden pada 17 Maret mendatang. "Komite ini dibuat sebagai bentuk antisipasi kalau-kalau terjadi kericuhan pada saat debat berlangsung,” kata komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

Komite Damai ini berjumlah enam orang, terdiri dari dua perwakilan TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, dua perwakilan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, satu perwakilan dari KPU, dan satu perwakilan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wahyu mengatakan, pihaknya tentu saja tidak berharap ada permasalahan lagi saat debat berlangsung. “Tetapi (ini) sebagai bentuk antisipasi," katanya.

Selain mengantisipasi perselisihan, Komite tersebut bertugas memastikan bahwa peraturan-peraturan yang mengikat para penonton di venue debat dapat berjalan dengan tertib. Komite ini, kata Wahyu, adalah yang paling bertanggung jawab jika ada ketidaktertiban saat debat berlangsung.

"Jika ada pendukung membuat gaduh, misalnya, maka Komite Damai berwenang mengeluarkan yang bersangkutan," ujar Wahyu. "Kenapa? Karena debat ini bukan hanya untuk kepentingan 500 orang yang ada di arena debat, tetapi juga kepentingan seluruh rakyat Indonesia.”

Baca: Komite Damai Debat Cawapres: Harus Ada Sanksi Bagi yang Melanggar

Komite Damai ini diisi oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, dari TKN diisi oleh Aria Bima dan Rizal Malarangeng, sedangkan dari BPN diisi oleh Putra Jaya Husein dan Imelda Sari.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

23 jam lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

1 hari lalu

Salah seorang pengunjung melihat pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.


Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

1 hari lalu

Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

Ditetapkan KPU, Prabowo-Gibran pernah berjanji membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru.


Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

1 hari lalu

Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa Anies dan Cak Imin saat penetapan di KPU


Hasil Persamuhan Gibran dan Ma'ruf Amin: Dari Saling Sinergi hingga Undangan ke Solo

1 hari lalu

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Calon Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (24/4/2024). ANTARA/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden.
Hasil Persamuhan Gibran dan Ma'ruf Amin: Dari Saling Sinergi hingga Undangan ke Solo

Usai mengunjungi Ma'ruf Amin, Gibran mengaku mendapat wejangan ini. Selain itu, Gibran juga disebut mengundang Ma'ruf ke Solo. Ada apa?


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.