Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Debat Tanpa Data, Timses Tak Menyangka Jokowi Agresif

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso mengakui pihaknya tak menyiapkan data detail untuk dikutip Prabowo saat debat calon presiden, Ahad, 17 Februari 2019. Priyo beralasan, BPN tak menyangka Joko Widodo atau Jokowi bakal tampil begitu agresif dan menyerang.

Baca: Jubir BPN Prabowo Pertanyakan Klaim Jokowi Soal Bangun Jalan Desa

"Kami tidak mengira akan seperti ini dan seagresif ini. Kami tidak mengira, karena kami kan bicara (gagasan) besar-besar," kata Priyo di Media Center Prabwo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Februari 2019.

Jokowi menyitir banyak data saat debat kedua calon presiden. Beberapa di antaranya ialah data soal produksi dan impor jagung dan panjang jalan desa yang telah dibangun. Calon inkumben juga melontarkan klaim-klaim, misalnya tak adanya konflik agraria dan kebakaran hutan.

Menurut Jokowi, selama 4,5 tahun pemerintahannya tak terjadi konflik agraria. Dia juga mengklaim tak terjadi kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan perusak lingkungan sudah dilakukan.

Berbeda dengan Jokowi, Prabowo cenderung menyampaikan hal-hal yang umum saat debat. Capres nomor urut 02 ini tak membantah data yang dilontarkan lawannya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Prabowo justru sepakat dengan kebijakan yang sudah dijalankan calon inkumben.

Baca: Soal Lahan Prabowo di Kaltim, JK: Kebetulan, Saya yang Kasih Itu

Klaim-klaim Jokowi itu kemudian dibantah oleh sejumlah lembaga hanya dalam hitungan menit. Berbagai media melalui proses cek fakta juga menunjukkan bahwa klaim yang disampaikannya itu tak benar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Faktanya, Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat setidaknya ada 410 konflik agraria sepanjang 2018 yang menewaskan 41 orang. Sebanyak 546 dianiaya, 51 orang tertembak, dan 940 petani dan pejuang agraria dikriminalisasi.

Greenpeace Indonesia juga mengkoreksi soal data kebakaran yang disampaikan Jokowi. Mereka menyatakan kebakaran hutan masih terjadi hingga saat ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah kebakaran hutan pada 2018 seluas 4.666 hektare. Jumlah itu memang menurun dibandingkan pada 2017 seluas 11.127 hektare dan 2016, 14.604 hektare. Kebakaran hutan hebat terjadi pada 2015 mencapai 2,6 juta hektare.

Priyo lantas mengutip data-data tersebut dalam acara 'Koalisi Bicara' di Media Center Prabowo-Sandi. Menurut dia, Jokowi telah bicara dengan merujuk data-data yang tidak valid selama debat.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya ini juga mempertanyakan klaim Jokowi perihal jalan sepanjang 191 ribu kilometer yang telah dibangun. Kata dia, panjang itu setara dengan lima kali keliling bumi. Ternyata, kata Priyo, data itu merupakan akumulasi panjang jalan yang dibangun sejak pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca: Moeldoko Bilang Negara Tidak Akan Tarik Lahan Prabowo, Sebab...

"Jadi gimana peran presiden lainnya kok enggak dihitung? Ini mohon berkenan bisa diluruskan. Kami juga hormat asalkan data itu valid," ujar Priyo.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

7 menit lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

31 menit lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

11 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

14 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

15 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

15 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.