TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, memaparkan sejumlah isu mengenai lingkungan yang akan menjadi bahan kritikan opisisi terhadap calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, saat menjalani debat kedua.
Baca juga: Tim Sukses Jokowi: Kami Mulai Kampanye Perang Total
"Mungkin nanti kita harus mencari cara menjelaskan. Karena sebetulnya banyak prestasi yang beliau lakukan dalam lungkungan hidup," kata Hetifah dalam diskusi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.
Hetifah menuturkan, banyak program-program Jokowi yang dikritik karena dianggap melakukan pembiaran terhadap perusakan lingkungan. Salah satunya isu tata ruang. Hetifah mencontohkan, peningkatan ketahanan pangan melalui perkebunan kelapa sawit otomatis akan menyebabkan alih fungsi lahan bagi ketahanan pangan lainya.
Di Kalimantan Timur, kata Hetifah, para transmigran khusus didatangkan untuk bertani. Kemudian, pemerintah juga mengucurkan ratusan miliar rupiah untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung, seperti irigasi, kini kalah oleh beberapa perusahaan tambang di Kutai Kartanegara. "Alih fungsi dari pertanian menjadi tambang-tambang dan perkebunan. Ini mungkin dipertanyakan kenapa Pak jokowi membiarkan bahkan deforestasi terjadi," katanya.
Menurut Hetifah, isu lainya yang akan dikritik adalah adanya 487 izin pinjam pakai kawasan hutan di mana hutan-hutan boleh menjadi kawasan tambang. Ia menuturkan, harus ada jawaban yang disiapkan. Sebab, Jokowi sendiri sudah sukses memberikan kesempatan pada masyarakat melalui perhutanan masyarakat.
"Tapi tetap kebijakan itu masih dianggap sebagai kebijakan yang bukan sesuatu signifikan. Mempengaruhi kelestarian lingkungan. Pembangunan di sektor tambang mempengaruhi daya dukung lingkungan," ujarnya.
Baca juga: Kubu Jokowi Pasang Strategi Perang Total, Ini Kata Pengamat
Isu lainnya yang akan ditanyakan kompetitor, Hetifah memprediksi mengenai ketahanan sosial. Pasalnya, di era pemerintahan Jokowi terdapat ratusan konflik agraria antara pengusaha dan masyarakat. Juga ada keselamatan warga yang terancam karena terdapat lebih dari 3.000 lubang tambang.
"Di Kalimantan Timur saja ada belasan anak mati tenggelam di lubang beracun. Walaupun sifatnya 13 orang tapi tidak boleh meremehkan. Itu isu mudah diangkat. Seolah-olah ada pembiaran. Berani kah kita buat kebijakan," kata dia.
