TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, mengatakan gerakan 212 saat ini telah menjadi gerakan politik. Padahal, kata dia, 212 awalnya adalah gerakan untuk penegakan hukum.
Baca juga: Di depan Nahdliyin, Ma'ruf Amin Tepis Isu Jokowi Anti Ulama
"212 tadinya untuk penegakan hukum kasus penodaan agama, tapi sekarang gerakan politik," kata Ma'ruf saat bersilaturahim dengan para kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) se-Jawa Tengah bagian Utara di Semarang, Selasa, 5 Februari 2019.
Ketua MUI non-aktif itu menuturkan, setelah pelaku kasus penodaan agama dijatuhi hukuman, maka 212 dinyatakan selesai. Namun, setelahnya justru muncul gerakan-gerakan seperti Persatuan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, pengganti GNPF MUI.
"Gerakan PA 212 dan GNPF Ulama sudah tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum, tapi gerakan politik dan menggunakan pilpres sebagai kendaraan politik mereka," ujar Ma'ruf.
Meski demikian, Ma'ruf tak mempermasalahkan jika gerakan 212 tetap aktif untuk kepentingan silaturahim. "Kalau dihidupkan untuk silaturahim tidak masalah, asal jangan yang lain," kata Ma'ruf.
Baca juga: Kubu Prabowo Beberkan Dugaan Munculnya Isu Konsultan Rusia
Oleh karena itu, Ma'ruf Amin mengimbau agar kalangan NU tetap solid dengan mewujudkan satu suara dukungan terhadap paslon yang sudah pasti menjaga keberlangsungan NU. "Saya mohon doa dan dukungan seluruh jajaran NU untuk mendukung dan memenangkan pilpres yang akan datang," ujar Ma'ruf.
ANTARA
