Tabloid Indonesia Barokah Dikirim Hampir ke Seluruh Indonesia

Pengurus sebuah masjid di Jakarta Barat menunjukkan isi Tabloid Indonesia Barokah, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Tabloid Indonesia Barokah pertama kali muncul pada medio Desember 2018 dengan edisi pertama yang berjudul: Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Peredaran Tabloid Indonesia Barokah sudah luas. "Penyebarannya hampir ke seluruh Indonesia," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, Selasam, 29 Januari 2019.  

Provinsi yang sudah dimasuki tabloid Indonesia Barokah adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Papua Barat, NTT, NTB, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Utata, dan Kalimantan Timur. "Paling banyak di daerah Yogyakarta. Tapi sudah terdistribusi hampir ke seluruh provinsi.”

Baca: JK Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tak Ada Kaitannya dengan TKN

Bawaslu Pekanbaru yang menemukan 153 bungkus Tabloid Indonesia Barokah di Kantor Pos, Pekanbaru, Riau meminta pihak Kantor Pos menahan tabloid itu. "Kami meminta Kantor Pos menahan sementara sambil menunggu keputusan pengkajian dari Bawaslu RI dan Dewan Pers," kata Anggota Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pekanbaru, Rizki Abadi, kepada Tempo, Selasa, 29 Januari 2019.

Bawaslu Pekanbaru belum memastikan berapa jumlah eksemplar tabloid yang terbungkus dalam 153 bungkus itu karena belum bisa membuka sebelum ada keputusan Bawaslu RI. Dari keterangannya, kata Rizki, tabloid itu dikirim oleh Redaksi Tabloid Indonesia Barokah yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat.

Tujuan pengirimannya ke sejumlah kecamatan di Provinsi Riau. "Di antaranya Kecamatan Enok, Indragiri Hilir; Kecamatan Bangkinang, Kampar, dan Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru." Bawaslu telah menanti-nanti kedatangan tabloid itu sejak Senin pekan lalu, 21 Januari 2019.

Baca:Dituduh Dalang Tabloid Indonesia Barokah, Ini Jawaban Ipang Wahid

Di Kalimantan Tengah, kepolisian menyita tabloid yang masih berada di kantor pos. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng Komisaris Besar Hendra Rochmawan menjelaskan pihaknya dihubungi oleh Kantor Pos Palangka Raya dan Bawaslu Kalteng tentang adanya kiriman ratusan tabloid Indonesia Barokah.

Tabloid yang dikirim lewat pos itu sebanyak 119 sampul surat dengan 3 eksemplar dalam setiap sampul surat. "Sehingga tabloid ini totalnya mencapai 347 eksemplar," kata Hendra.

Muncul di beberapa daerah dan dikirim ke masjid-masjid dan pesantren. Tabloid yang belum diketahui pembuatnya ini meresahkan tim pemenangan calon presiden Prabowo Subianto karena dianggap kampanye hitam dan menyudutkan calon presiden Prabowo - Sandiaga Uno.

Simak: Dewan Pers Persilakan Polri Usut Tabloid Indonesia Barokah

Indonesia Barokah awalnya beredar di Kabupaten Kuningan, pertengahan Januari 2019. Pengawas pemilu di kecamatan-kecamatan menemukan tabloid itu beredar luas di masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kuningan melaporkan adanya ratusan tabloid yang disebar ke pesantren dan pengurus masjid di 32 kecamatan.

Koordinator Divisi Pengawasan Bidang Pengawasan Pemilu, Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi mengatakan, peredaran tabloid Indonesia Barokah di Jawa Barat sudah menembus 21 kabupaten dan kota. Ia juga mengatakan tabloid itu terakhir ditemukan berada di Kota Depok pada 29 Januari 2019."Terakhir hari ini ditemukan di Kota Depok," kata Zaki di Sekretariat Bawaslu Jawa Barat di Bandung, kemarin.


KARTIKA ANGGRAENI | RIYAN NOFITRA | KARANA WW | SYAFIUL HADI






Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

1 hari lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

1 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

3 hari lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

4 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

10 hari lalu

Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu mengingatkan kembali batasan kepada lembaga survei penyelenggara quick count. Ada 3 kriteria lembaga survei ideal, katanya. Apa saja?


Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

12 hari lalu

Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

Anies Baswedan kembali akan berkeliling daerah. Partai NasDem memberi bocoran soal jadwal safari politik Anies itu.


KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

19 hari lalu

KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

Rapat dengar pendapat itu juga menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu.


Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

20 hari lalu

Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih menggelar rapat tertutup untuk membahas soal dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual Pemilu 2024.


Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

20 hari lalu

Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

Spanduk penolakan Anies Baswedan tersebar di NTT. Apakah sudah masuk kategori kampanye hitam?


Bawaslu Putuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi saat Verifikasi Faktual Parpol Tak Terbukti

25 hari lalu

Bawaslu Putuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi saat Verifikasi Faktual Parpol Tak Terbukti

Bawaslu memutuskan laporan Kawal Pemilu Sulawesi Selatan soal dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam proses verifikasi faktual tak terbukti