TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) soal elektabilitas Pilpres 2019 patut diragukan. Menurut dia, hasil survei tersebut cenderung menyesatkan publik.
Baca: Hashim: Survei Jokowi - Ma'ruf Unggul 20 persen Itu Bohong
"Saya melihat lembaga survei ini tidak layak dipercaya. Dan mohon maaf tidak jelas metodologinya, juga penyebaran samplingnya, siapa yang disampling, dan sebagainya. Jangan melakukan penyesatan terhadap publik," ujar Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ketika dihubungi, Selasa 29 Januari 2019.
Puskaptis sebelumnya merilis hasil sigi yang menunjukkan elektabilitas Jokowi - Ma’ruf Amin 45,90 persen; sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di angka 41,80 persen. Artinya, selisih elektabilitas kedua pasangan calon tersebut sekitar 4,1 persen. Sedangkan hasil sigi lembaga survei lain pada waktu yang hampir berdekatan menyebut ada selisih setidaknya 20 persen.
Direktur Puskaptis Husin Yazid mengatakan perbedaan hasil antara lembaga yang ia pimpin dengan lembaga survei lain bisa jadi dipengaruhi oleh perbedaan metodologi. Ia pun menyakini metodologi yang digunakannya valid dan bisa dipertanggung jawabkan.
Baca: Indikator: Pemilih dari Partai Koalisi Jokowi Terpecah ke Prabowo
"Ya ini lah temuan kami. Kalau secara metodologi sudah saya sampaikan semua. Metodologi saya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Husin di Hotel Ibis, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.
Sementara juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily mempertanyakan rekam jejak Puskaptis. Lembaga ini disebut mengeluarkan hasil berbeda saat pilpres 2014. Saat itu Puskaptis menyatakan Prabowo - Hatta unggul dalam quick count, berbeda dengan mayoritas lembaga lain yang menyatakan kemenangan bagi Jokowi - JK.
Ace menganggap survei ini hanya dibuat untuk menyesuaikan survei internal Prabowo - Sandiaga yang menyatakan hasil serupa untuk menggiring opini publik. "Ini menjadi bagian dari penggiringan opini menyesuaikan dengan survei internal Paslon 02," ujar politikus Partai Golkar ini melalui keterangan tertulis.
