Indikator: Pemilih dari Partai Koalisi Jokowi Terpecah ke Prabowo

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Dari kanan) Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera, peneliti senior Indikator Politik Muhammad Dahlan, dan pakar komunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskrido Ambardi dalam acara rilis survei bertema

    (Dari kanan) Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera, peneliti senior Indikator Politik Muhammad Dahlan, dan pakar komunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskrido Ambardi dalam acara rilis survei bertema "Media Sosial, Hoaks, dan Sikap Partisan dalam Pilpres 2019" di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik merilis hasil sigi teranyar soal pemilih pasangan capres-cawapres berdasarkan partai politik pilihannya dalam pilpres 2019. Peneliti Indikator, Rizka Halida mengatakan para pemilih dari basis 9 partai koalisi pendukung Jokowi - Ma'ruf masih terpecah memilih pasangan Prabowo - Sandiaga.

    Baca: Survei: Jokowi Unggul di Kalangan Lulusan SD, Prabowo di Sarjana

    "Ada basis pemilih dari koalisi yang tak searah dengan dukungan partai ke Jokowi - Ma'ruf," ujar Rizka di kantor Indikator Politik, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019. Dia mengatakan 24,1 persen basis koalisi Jokowi - Ma'ruf tidak serarah dengan dukungan partai.

    Menurut Rizka, ada split-ticket voting atau dukungan pemilih yang tak sejalan dengan partai pilihannya dalam pilpres 2019. Hal itu, kata dia, terlihat dari setidaknya 8 dari 9 basis pemilih partai koalisi Jokowi yang terbelah ke Prabowo. Dari data Indikator, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih ada 6 persen pemilih yang mendukung capres oposisi. "Yang 90,1 persen serarah dengan dukungan partai," katanya.

    Adapun, untuk Partai Golkar, sebanyak 62,1 persen memilih Jokowi dan 27,8 persen mendukung Prabowo. Sedangkan, dari Partai Kebangkitan Bangsa, sebanyak 66,6 persen searah dengan dukungan partai ke Jokowi dan 27 persennya mendukung Prabowo.

    Baca: Pilpres Makin Dekat, Tiga Survei Merilis Jokowi di Atas Prabowo

    Rizka mengatakan partai pendukung Jokowi dengan pemilih terpecah paling banyak berada di Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura. Survei Indikator merekam sebanyak 53,7 persen pemilih PPP mendukung Jokowi dan 43,2 persen ke arah Prabowo.

    Adapun, untuk Partai Hanura, sebanyak 59,1 persen pemilihnya mendukung Jokowi dan 39,6 persen lainnya memilih Prabowo. "Basis PPP dan Hanura memang paling banyak terbelah kepada oposisi," ucap Rizka.

    Untuk beberapa partai koalisi lain, kata Rizka, Partai Nasdem memiliki pemilih terpecah ke oposisi sebanyak 27,8 persen dan 69,6 lainnya searah dengan dukungan partai. Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki pemilih searah dukungan partai masing-masing sebanyak 69,9 persen dan 91,9. Kedua partai ini juga memiliki pemilih yang terpecah ke oposisi masing-masing sebanyak 27,9 persen dan 8,1 persen.

    Baca: Survei Median: Selisih Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Menipis

    Rizka menuturkan, partai koalisi Jokowi yang seluruh basis pemilihnya searah dengan dukungan partai hanya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. "100 persen basis pendukung PKPI memilih Jokowi," tuturnya.

    Survei Indikator Politik ini dilakukan pada 16-26 Desember 2018. Metode samplingnya menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden. Pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka. Adapun tingkat margin of error penelitian ini kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.