Debat Capres, KontraS Minta 2 Capres Jelaskan Komitmen Soal HAM

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua pasangan capres dan cawapres 2019. Nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf (kiri). Nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga. dok.TEMPO

    Dua pasangan capres dan cawapres 2019. Nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf (kiri). Nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Biro Penelitian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, Rivanlee Anandar meminta kedua pasang kandidat calon presiden-wakil presiden membeberkan secara konkret komitmen mereka terkait hak asasi manusia (HAM) saat Debat Capres perdana nanti.

    Debat pertama yang akan berlangsung pada Kamis pekan depan, 17 Januari 2019 mendatang itu akan mengangkat isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

    Baca : KontraS Sebut Debat Capres Mirip Pemilihan Ketua OSIS

    "Kami harapkan muncul satu cara yang konkret," kata Rivanlee di kantornya, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

    Rivanlee menuturkan, penjabaran komitmen itu harus serinci mungkin. Semisal, baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menyebutkan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi misinya. Rivanlee mengatakan mekanisme penuntasan kasus itu pun harus jelas.

    "Soal apakah akan menyelesaikan melalui mekanisme yudisial atau nonyudisial, ya sebut saja," kata dia.

    Koordinator KontraS Yati Andriyani sebelumnya memprediksi komitmen HAM Jokowi dan Prabowo tak muncul dalam debat pilpres. Sebab, kata Yati, format dan aturan debat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum justru tak membuka ruang untuk itu.

    Yati menyoal tiga aturan KPU, yakni diberikannya pertanyaan debat kepada capres-cawapres, urungnya pemaparan visi misi yang difasilitasi KPU, dan tak diangkatnya isu spesifik dalam pertanyaan yang disusun panelis. Menurut dia, ketiga keputusan KPU ini malah mereduksi esensi debat dan berpotensi membuat isu HAM tak mendapat tempat.

    Yati pun mencontohkan pengembalian sembilan berkas penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ihwal kasus pelanggaran HAM masa lalu oleh Kejaksaan Agung pada 27 November lalu. Menurut dia, isu ini seharusnya mendapat perhatian khusus dalam debat.

    Simak juga :
    KPU Larang Calon Beri Pertanyaan Kasus Tertentu saat Debat Capres

    "Harusnya isu ini di-highlight secara khusus untuk menguji komitmen kedua pasangan, bagaimana agar tidak berlarut-larut," ujar Yati tentang materi Debat Capres jilid pertama tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.