TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Tanthowi mengatakan lembaganya sudah mempertimbangkan keputusannya untuk memberikan daftar pertanyaan debat pilpres kepada kedaua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: KPU Bakal Beri Jokowi dan Prabowo Kisi-kisi Debat Pilpres
"Kesepakatan KPU dengan kedua timses pasangan capres-cawapres untuk memberikan kisi-kisi soal kepada paslon seminggu sebelum debat kandidat adalah untuk mengembalikan debat ke khittahnya," ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Januari 2019.
Debat pertama pilpres 2019 akan dilaksanakan pada 17 Januari nanti. KPU dan panelis saat ini sedang menyusun daftar pertanyaan dengan tema seputar isu hukum, korupsi, HAM, dan terorisme. Nantinya, daftar pertanyaan ini akan diserahkan kepada setiap pasangan calon.
Keputusan KPU memberi daftar pertanyaan ke pasangan capres-cawapres ini sempat dipertanyakan. Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Pamungkas menilai keputusan ini aneh.
"Aneh, sebuah debat pertanyaannya disampaikan lebih dulu kepada paslon. Mestinya itu otentik muncul dalam proses debat itu," kata Sigit di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Januari 2019
Baca: Agus Rahardjo Jadi Panelis Debat Pertama Pilpres dari KPK
Menurut Pramono, pemberian daftar pertanyaan ke pasangan calon bertujuan agar gagasan yang disampaikan dalam debat bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh. Sebab, kata dia, debat merupakan salah satu metode kampanye di mana peserta pemilu dapat meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program yang jelas.
"Sehingga apa visinya jika terpilih, apa misinya untuk membangun bangsa, dan apa programnya untuk mengatasi berbagai masalah rakyat lebih dijawab jelas," katanya. "Jadi publik juga bisa memberikan penilaian bukan berdasarkan informasi yang sepotong."
Pramono mengatakan lembaganya juga menganggap inti utama dari debat, yakni pada segi penyampaian gagasan. Karena itu, kata dia, KPU tak ingin membuat debat seperti acara kuis yang berisi tebak-tebakan karena bisa melenceng dari substansinya. "Dengan demikian, yang dikedepankan adalah penyampaian gagasannya, bukan pertunjukan atau shownya," ucapnya.
Baca: Pengamat Heran Pertanyaan Debat Pilpres Dikirim kepada Kandidat
Meski demikian, kata Pramono, KPU juga tak mengabaikan aspek pertunjukan dalam debat pilpres nanti. Sebab, kata dia, bagaimana pun debat pasangan capres-cawapres akan disiarkan secara luas oleh setiap stasiun televisi. "Karena itu, maka soal-soal yang diberikan tidak sepenuhnya terbuka. KPU mengkombinasikan metode setengah terbuka dan tertutup," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan ada dua model lontaran pertanyaan yang akan diberikan ke setiap paslon. Pertama, model pertanyaan terbuka, yakni moderator akan bertanya beberapa pertanyaan dari daftar yang sudah diberikan ke pasangan calon. "Masing-masing cuma tiga pertanyaan ke setiap paslon mewakili tiga segmen. Pertanyaannya akan diacak walaupun semua diberi tahu," ucapnya.
Model kedua, kata Arief, adalah model lontaran pertanyaan tertutup. Dalam model ini, setiap pasangan calon akan melontarkan pertanyaan ke pasangan lain. "Pertanyaan berasal dari masing-masing. Paslon 01 mengajukan kepada paslon 02, kemudian paslon 02 mengajukan pertanyaan ke paslon 01," tuturnya. "Ini nanti tak ada yang tahu pertanyaannya seperti apa."
BUDIARTI UTAMI PUTRI
