TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut ada banyak pihak yang dimintai pendapat dalam rangka persiapan debat pertama pemilihan presiden 2019. Dahnil mengatakan para pihak ini akan memberikan masukan kepada Prabowo-Sandiaga untuk debat bertema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.
Baca: Gerindra: Isu Korupsi dan Hukum Jadi Amunisi Prabowo di Debat I
"Misalnya mantan pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kemudian aktivis HAM, akan memberikan perspektif kepada Pak Prabowo dan Bang Sandi terkait dengan HAM, korupsi, dan segala macam," kata Dahnil di kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat, Kamis malam, 3 Januari 2018.
Dahnil enggan merinci siapa saja pakar hukum, eks pimpinan komisi antikorupsi, serta aktivis HAM yang dia maksud. Dia hanya mencontohkan, kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan menjadi perhatian Prabowo dan Sandiaga. Kata Dahnil, tim Prabowo-Sandiaga menganggap penyiraman air keras terhadap penyidik senior itu sebagai masalah serius.
Kendati Dahnil tak memberi rincian nama, struktur Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga mencatat sejumlah nama eks komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Di antaranya, Siane Indriane dan Ansori Sinungan.
Baca: Sandiaga: Kubu Jokowi - Ma'ruf Amin Tak Berani Bicara Gagasan
Dahnil melanjutkan, beberapa orang yang pernah menjadi menteri di kabinet Joko Widodo juga akan memberi masukan. Ada tiga eks menteri Jokowi di kubu pasangan calon nomor urut 02 ini, yakni Sudirman Said (eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Ferry Mursyidan Baldan (eks Menteri Agraria dan Tata Ruang), dan Tedjo Edhy Purdijatno (eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).
Dahnil berujar, Prabowo-Sandiaga beserta tim ingin mempelajari kepemimpinan sebelumnya, termasuk pemerintahan Jokowi. Para menteri yang dipecat Jokowi itu dinilai mengetahui celah serta kelebihan pemerintahan inkumben.
"Mereka akan memberikan masukan-masukan positif, apa yang kurang dari pemerintahan Pak Jokowi, apa yang lebih," kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.
Debat pertama akan digelar pada 17 Januari mendatang di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan secara langsung oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia, Kompas TV, dan Rajawali TV.
