Gerindra: Isu Korupsi dan Hukum Jadi Amunisi Prabowo di Debat I

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria. ANTARA FOTO

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta-Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengatakan isu hukum dan korupsi akan menjadi amunisi Prabowo - Sandiaga dalam debat pertama. Riza mengatakan pemerintahan  Joko Widodo menuai banyak catatan di dua bidang tersebut.

    "Kan jelas pemberantasan korupsi zaman Jokowi belum berhasil. Soal penegakan hukum kelihatan tidak netral, tidak adil," kata Riza ketika dihubungi, Kamis, 3 Desember 2019.

    Baca: Tim Prabowo Butuh Masukan SBY dalam Persiapan Debat Pilpres

    Debat pertama pemilihan presiden akan berlangsung 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme, debat akan ditayangkan secara langsung oleh Televisi Republik Indonesia, Kompas TV, Radio Republik Indonesia, dan Rajawali TV.

    Riza menyinggung soal masih tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia. Calon presiden Prabowo Subianto pun sebelumnya menyebut korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium empat.

    Menurut data Transparency International, IPK Indonesia pada tahun ini stagnan berada di peringkat ke-37. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor Leste.

    Simak: BPN: Prabowo - Sandiaga Komitmen Tak Gunakan Politik Identitas

    Riza berujar Prabowo dan Sandiaga juga bakal menggarisbawahi isu penegakan hukum. Politikus Partai Gerindra ini mengklaim penegakan hukum masih tebang pilih, tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. "Kalau oposisi diproses cepat, kalau pendukung enggak diproses, dibiarkan. Itu kan contoh," kata dia.

    Soal penegakan HAM, ujar Riza, Prabowo-Sandiaga juga akan menyinggung tidak terlaksananya Nawacita Jokowi di periode pemerintahannya yang pertama. Terkait terorisme, Riza menyebut pemerintahan Jokowi tak memiliki standar jelas. Dia merujuk pada penyebutan "kelompok bersenjata" untuk gerakan di Papua dan terorisme untuk kelompok di Poso. "Pemerintah tidak bijak dan tidak adil terhadap penindakan terorisme," ujarnya.

    Riza mengimbuhkan Prabowo dan Sandiaga juga akan minta pendapat dari pakar hukum dalam persiapan debat ini. Namun, dia enggan menyebut siapa pakar hukum yang mereka rujuk.

    Lihat: RSCM Bantah Pernyataan Prabowo Selang Cuci Darah Dipakai 40 ...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?