TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menanggapi enteng tudingan terhadap Partai Demokrat yang memainkan politik dua kaki. Zulkifli malah bercanda soal politik dua kaki itu. "Memang dua kaki. Tapi satu di Pak Prabowo, satu di Sandi," kata Zulkifli di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 September 2018.
Zulkifli meminta agar masalah ini tidak dibesar-besarkan. Dia menilai, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjabat presiden selama dua periode ini bukan tipe politikus yang memainkan politik dua kaki. "Pak SBY enggak begitu, saya kan mantan menterinya," ujar Zulkifli yang pernah menjadi Menteri Kehutanan di era SBY ini.
Baca:
AHY : Kalau Satu Kaki, Demokrat Pincang
AHY: Kami Akan Fokus Memenangkan Partai ...
Isu Demokrat bermain politik dua kaki di pilpres 2019 awalnya muncul karena Demokrat memberikan dispensasi kepada kadernya di sejumlah daerah untuk mendukung Jokowi di pilpres 2019. "Kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki," kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018.
Partai Demokrat secara resmi memutuskan mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pilpres 2019. Ferdinand mengatakan pertimbangan memberi dispensasi itu muncul lantaran tingginya animo kader di sejumlah daerah untuk mendukung Jokowi. Animo itu, kata dia, terlihat dari hasil rapat koordinasi daerah (rakorda) beberapa saat lalu.
Baca: Andi Arief: Ketua Umum SBY Perintahkan Demokrat Dua Kaki ...
Ada tujuh provinsi yang meminta berkoalisi dengan Jokowi, kendati marginnya kecil dengan suara dukungan untuk Prabowo, dan empat provinsi yang telak ingin mendukung Jokowi. Menurut Ferdinand, partai tak ingin para kader di empat provinsi ini kesulitan menghadapi pemilihan legislatif 2019.
Formulanya di antaranya dengan meminta para kader tak usah bergabung di tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Melainkan, kader-kader nantinya tetap diminta memenangkan Partai Demokrat di pemilihan legislatif 2019.
