Lapor LHKPN, Harta Kekayaan Ma'ruf Amin Rp 11 Miliar

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Di bidang politik praktis, Maruf Amin pernah menjabat Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR dari PKB, dan Ketua Komisi VI DPR. Saat ini, Maruf menjabat anggota lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Dok.TEMPO

    Di bidang politik praktis, Maruf Amin pernah menjabat Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR dari PKB, dan Ketua Komisi VI DPR. Saat ini, Maruf menjabat anggota lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya, jumlah harta Ketua Majelis Ulama Indonesia itu berjumlah sekitar Rp 11 miliar atau tepatnya Rp 11.645.550.894.

    Harta Ma'ruf didominasi kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah Jakarta dan Depok yang berjumlah 10 bidang. Total hartanya dalam bentuk properti dari hasil sendiri ini bernilai Rp 6,9 miliar.

    Baca: Jumlah Harta Jokowi Naik, Begini Laporan LHKPN Terkini

    Harta Ma'ruf paling banyak setelah properti adalah kas. Ma'ruf tercatat memiliki kas senilai Rp 3,4 miliar. Harta Ma'ruf selanjutnya berupa dua mobil, Toyota Alphard dan Fortuner yang bernilai Rp 1,6 miliar. Sementara harta bergerak lainnya sejumlah Rp 226 juta. Hartanya mesti dikurangi hutang berjumlah Rp 657 juta.

    Jumlah harta Ma'ruf itu meningkat cukup signifikan dibanding harta yang dia laporkan terakhir kali pada 2001. Saat menjadi anggota DPR total harta kekayaan Ma'ruf sebesar Rp 427 juta.

    Baca: Jadi Cawapres, Total Harta Sandiaga Uno Rp 5 Triliun

    Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp 231 juta berupa tanah dan bangunan dan harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 290 juta. Selain itu, Ma'ruf memiliki giro dan setara kas lain Rp 50 juta.

    Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, salah satu syarat yang harus dipenuhi pasangan capres adalah melaporkan kekayaannya atau LHKPN ke instansi yang berwenang. "Instansi berwenang dalam hal ini KPK," kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Harefa beberapa waktu lalu.

    Baca: Lapor LHKPN untuk Pilpres, Harta Prabowo Bertambah Ratusan Miliar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?