Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PAN Ancam Gerindra Jika Cawapres Prabowo dari Partai Lain

image-gnews
(dari kiri) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
(dari kiri) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan akan mengevaluasi dukungan ke Partai Gerindra. Jika, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak memilih Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi calon wakil Presiden atau Cawapres Prabowo.

Simak: Demokrat: Koalisi Sepakat Keputusan Cawapres di Tangan Prabowo.

"Kalau Bang Zulkifli Hasan tidak dipilih, kami meminta Pak Prabowo tidak mengambil cawapres dari unsur parpol. Baik itu Demokrat atau PKS. Kami pasti menolak AHY atau Salim Segaf menjadi cawapres Prabowo," kata Yandri saat dihubungi Tempo pada Senin, 6 Agustus 2018.

Sebelumnya, nama Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) santer dibicarakan bakal menjadi cawapres Prabowo. Spekulasi ini menguat setelah Demokrat bergabung dengan Gerindra dalam satu kapal.

Simak juga: Jokowi Sebut Kubu Lawan Belum Jelas Siapa Cawapresnya.

Di sisi lain, PKS juga masih ngotot menyorongkan kadernya yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai cawapres Prabowo. Nama Salim Segaf merupakan rekomendasi Ijtima Ulama yang dihelat oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yandri mengatakan PAN lebih setuju jika Prabowo menunjuk cawapres dari luar partai koalisi. Misalnya, Ustad Abdul Somad, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Baca: Gerindra: Jokowi Tak Perlu Mengintip Siapa Cawapres Prabowo

Ia menuturkan PAN sudah menyampaikan uneg-uneg ini ke Prabowo. "Sekarang kami masih lobi-lobi untuk menemukan kata sepakat. Kami terus bertemu dengan koalisi pendukung (Prabowo)," kata Yandri.

Baca juga: Soal Posisinya di Koalisi, PKS Juga Masih Menunggu Keputusan Cawapres Prabowo

Sampai sekarang, PAN memang belum tegas menyatakan dukungan untuk Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dukungan partainya akan ditentukan pada rapat kerja nasional yang semula akan dihelat pada 6-7 Agustus di Jakarta. Salah satu poin yang menjadi pertimbangan adalah siapa cawapres Prabowo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sufmi Dasco Sebut akan Ada Manuver Politik setelah Gerindra Bertemu Nasdem, Gabung Prabowo-Gibran?

28 menit lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Sufmi Dasco Sebut akan Ada Manuver Politik setelah Gerindra Bertemu Nasdem, Gabung Prabowo-Gibran?

Surya Paloh mengatakan Nasdem dan PKB sepakat memberi kesempatan Prabowo-Gibran menjalankan pemerintahan.


Pertemuan PKB dan NasDem tanpa PKS, Cak Imin: Koalisi Perubahan Lagi Cari Waktu

7 jam lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Pertemuan PKB dan NasDem tanpa PKS, Cak Imin: Koalisi Perubahan Lagi Cari Waktu

Elite PKB dan elite Partai NasDem menggelar pertemuan di NasDem Tower tanpa ada perwakilan PKS


Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.


Kata Gerindra Soal KIM Jika Ada Parpol Lain Gabung setelah Putusan MK

12 jam lalu

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kata Gerindra Soal KIM Jika Ada Parpol Lain Gabung setelah Putusan MK

Gerindra menganggap partai yang baru bergabung setelah putusan MK sama pentingnya dengan anggota lama KIM.


Presiden PKS Apresiasi Keberanian 3 Hakim MK Dissenting Opinion

12 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Presiden PKS Apresiasi Keberanian 3 Hakim MK Dissenting Opinion

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengapresiasi 3 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan sengketa hasil pilpres 2024.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

14 jam lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.


Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

15 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.


PKS Tunggu Putusan Majelis Syura untuk Tentukan Jadi Koalisi atau Oposisi

17 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
PKS Tunggu Putusan Majelis Syura untuk Tentukan Jadi Koalisi atau Oposisi

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan keputusan sikap partainya menjadi koalisi atau oposisi ditentukan oleh Majelis Syura.


Soal Peluang Anies Maju Pilkada Jakarta, Presiden PKS: Beliau Sudah Jadi Tokoh Nasional

18 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Soal Peluang Anies Maju Pilkada Jakarta, Presiden PKS: Beliau Sudah Jadi Tokoh Nasional

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan Anies Baswedan saat ini sudah menjadi tokoh nasional.


PKS Hormati Putusan MK: Selamat Bertugas Bapak Prabowo dan Bapak Gibran

19 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
PKS Hormati Putusan MK: Selamat Bertugas Bapak Prabowo dan Bapak Gibran

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memahami bahwa putusan MK terhadap sengketa hasil pilpres 2024 bersifat final dan mengikat.