TEMPO.CO, Jakarta - -Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Teguh Boediyana menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan layak menempati pos Kementerian Pertanian dalam kabinet Joko Widodo (Kabinet Jokowi) mendatang. Teguh menyampaikan dengan menempati pos tersebut PDIP bisa lebih menjalankan ekonomi kerakyatan di kalangan petani.

Baca juga: NasDem: Kami Sudah Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Jokowi

"Seharusnya Menteri Pertaniannya itu dari PDIP. Jadi PDIP harus mewujudkan bagaimana petani menjadi tulang punggung (ekonomi kerakyatan)," kata Teguh melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2019.

Hari ini PDIP menggelar focus group discussion membahas persiapan Kongres V yang akan digelar pada Agustus mendatang. Dalam FGD itu, partai membahas ekonomi kerakyatan gotong royong. Isu ini juga akan dibawa dalam Kongres V mendatang.

Ketua DPP PDIP bidang Buruh Tani dan Nelayan, Mindo Sianipar mengatakan partainya berencana memperkuat ekonomi kerakyatan gotong royong di periode mendatang. Beberapa yang akan menjadi fokus di antaranya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, program kemitraan pemerintah dengan rakyat, dan peningkatan lembaga ekonomi kekuatan berbasis masyarakat.

"Pada periode kedua pemerintahan, kita akan teruskan dengan upaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh, produktif, mandiri dan berdaya saing sehingga mampu membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," kata Mindo dikutip dari keterangan tertulis.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto mengatakan partainya memiliki perhatian terhadap petani dan nelayan. Namun ihwal posisi Menteri Pertanian, Utut mengatakan hal tersebut menjadi ranah Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Nanti biar Pak Jokowi, kalau kami nanti biar Bu Mega bicara khusus dengan Pak Presiden," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.