Setelah MK Tolak Gugatan, Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi

Jumat, 28 Juni 2019 20:43 WIB

Prabowo Subianto menggelar rapat bersama petinggi partai koalisi pengusungnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Foto: Twitter @andre_rosiade.

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto resmi membubarkan koalisi pengusungnya di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Dalam rapat yang digelar siang hingga petang ini di rumah peninggalan orang tuanya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Prabowo menyatakan koalisinya dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga sudah berakhir.

Baca: MK Tolak Gugatan Prabowo, PA 212 Akan Gelar Ijtima Ulama 4

"Tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai, oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih, dan Koalisi Adil dan Makmur: selesai. Begitu juga dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi: selesai," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Media Center Prabowo - Sandiaga, Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.

Muzani menuturkan, dalam pertemuan tadi Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua partai koalisi pengusungnya. Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Juga hadir Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto, dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Advertising
Advertising

Ada pula Ketua BPN Prabowo - Sandiaga Djoko Santoso, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmati Soekarnoputri dan Fadli Zon, Ketua Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade.

Muzani menuturkan, kendati koalisi berakhir, Prabowo berharap komunikasi di antara partai pengusungnya ini terus terjalin. Dia melontarkan perlunya terbentuk suatu kaukus atau forum politik kerja sama di masa mendatang.

"Beliau juga mengatakan bagaimana kerja sama di parlemen, dan kerja sama di forum politik lainnya yang dimungkinkan. Kita juga harus bersatu dalam sebuah kepentingan bersama. Itulah beberapa hal yang menjadi kesepakatan Koalisi Adil Makmur yang dipimpin Pak Prabowo sore hari ini," ujar Muzani.

Muzani mengatakan pertemuan berlangsung akrab dan hangat. Dalam pertemuan itu, kata dia, setiap partai menyampaikan pandangan ihwal kerja sama politik ke depan.

Kendati berharap komunikasi terus berjalan, Muzani menegaskan bahwa Prabowo membebaskan setiap partai menentukan arah politiknya masing-masing. Muzani berujar Ketua Umum Partai Gerindra ini akan menghormati sikap setiap partai koalisi.

"Tentu semua partai memiliki pertimbangan dan jalan pikiran yang tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain," ucapnya.

Keputusan Prabowo mengakhiri koalisi pengusungnya ini dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa hasil Pilpres 2019 yang dibacakan kemarin, Kamis, 27 Juni 2019. Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, serta mengukuhkan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca: TKN: Jokowi Mungkin Berkomunikasi dengan Prabowo di Bangkok. Tapi

Muzani mengatakan, Prabowo dan seluruh koalisi menghormati putusan Mahkamah itu. "MK sudah mengambil keputusan final dan mengikat seperti yang sudah kita tahu bersama. Oleh karena itu mandat yang diberikan partai pada pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini dikembalikan pada partai masing-masing," ujar Muzani.

Berita terkait

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

1 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

3 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

14 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

17 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

18 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

18 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya