TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menanggapi sikap Nahdlatul Ulama (NU) yang blak-blakan meminta jatah menteri di kabinet Jokowi. Arsul mengaggap wajar jika partai politik, ormas atau relawan punya keinginan untuk bisa memasukkan orangnya atau kadernya ke kabinet, termasuk juga NU.

Baca juga: PBNU Akui Sudah Siapkan Kandidat Menteri ke Kabinet Jokowi

"Namun NU kan sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa, bukan lagi masuk kabinet, pemimpin tertingginya sudah jadi Wapres," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 24 Juni 2019.

Pemimpin tertinggi yang dimaksud Arsul adalah mantan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, yang kini menjabat Mustasyar PBNU. Namun, ujar Arsul, jika pemerintahan yang akan datang masih merasa memerlukan bantuan NU, terutama dalam mengatasi kecenderungan meningkatnya paham radikal, Jokowi yang akan memutuskan.

"Tentu nanti Pak Jokowi lah yang akan bicara dengan para petinggi NU," ujar Sekretaris Jenderal PPP ini.

Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), menyatakan bahwa kontribusi tokoh dan warga NU menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Untuk itu, pihaknya pun meminta tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi-Ma'ruf selanjutnya. Sebab, tidak ada dukungan politik yang gratis.

Rais 'Aam PBNU, Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024. "Kalau siap, sejak dulu siap," kata Miftachul di Jakarta pada Minggu, 23 Juni 2019.