Saksi Jokowi Benarkan Sejumlah Materi Hasto di Training Saksi TKN

Reporter

Dewi Nurita

Jumat, 21 Juni 2019 15:46 WIB

Sejumlah saksi diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian pada sidang lanjutan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019. Kuasa Hukum termohon menghadirkan dua saksi Fakta dan dua saksi ahli pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saksi fakta dan ahli. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi fakta yang dihadirkan Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf dalam sidang MK hari ini, Anas Nashikin membenarkan bahwa sejumlah materi dipaparkan oleh Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto saat menjadi pemateri dalam acara pelatihan saksi TKN di Hotel El Royale pada 20-21 Februari 2019. Materi itu didapat kuasa hukum Prabowo-Sandi dari saksi mereka yang bernama Hairul Anas.

Baca juga: Saksi Jokowi Bingung Saat Ditanya Jabatan Moeldoko - Erick Thohir

Anas Nashikin diajukan sebagai saksi fakta oleh tim hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam sidang ke-lima sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jum’at, 21/6. Anas mengaku bertindak sebagai panitia dalam sebuah pelatihan saksi di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 20 dan 21 Februari lalu.

Untuk menayakan soal materi itu, anggota kuasa huku Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan, bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Anas untuk membacakan salinan materi tersebut sambil mengonformasi pada Anas.

Berikut tanya jawab antara saksi Anas dengan Iwan Satriawan ihwal materi yang disampaikan Hasto dalam acara pelatihan saksi TKN tersebut;

Advertising
Advertising

Iwan Satriawan: Di poin 1 dari power point Hasto, ada kalimat berbunyi posisi politik inkumben memungkinkan kapitalisasi semua aspek kebijakan pemerintah termasuk menggambarkan langkah-langkah solutif untuk sektor yang lemah. Apakah anda mendengar materi itu disampaikan?

Anas Nashikin: Iya.

Iwan Satriawan: Dalam satu slide yang disampaikan oleh Hasto ada pernyataan, Pulau Sumatera harus ditaklukkan dengan menggunakan kepala daerah yang sudah menyatakan mendukung terutama di Sumbar, Riau dan Sumsel. Mereka perlu diberikan support logistik dan akses ke aparat yang real dalam dua bulan ke depan. Benar ini?

Anas Nashikin: Benar, tapi nanti saya memberikan konteks pada slide yang ada.

Iwan Satriawan: Di halaman berikutnya di poin 2,3,4 berbunyi. Jabar: Harus memangkas selisih kekalahan maksimal tidak lebih dari 2 juta suara atau perolehan suara minimal 45 persen; Jateng: segala upaya harus dimaksimalkan agar selisih kemenangan tidak bergeser dari 6 juta suara; Jatim: pastikan menang dengan selisih di atas 1,5 juta suara. Benar?

Anas Nashikin: Benar.

Iwan Satriawan: Berikutnya, kalimat yang tertulis di sini adalah wilayah peperangan di pilpres 2019 ada di Jawa Barat karena jumlah pemilihnya sangat banyak sekitar 30,8 juta pemilih. Benar ya?

Anas Nashikin: Benar.

Iwan Satriawan: Di slide berikutnya berbunyi terkait swing voter, golputkan swing voter pemilih 02. Benar ya?

Anas Nashikin: Saya agak ragu kalau yang terakhir ini. Nanti saya jelaskan.

Iwan Satriawan: Tapi benar ini materi yang disampaikan?

Anas Nashikin: Dari keseluruhan materi dalam TOT, hanya kalimat yang terakhir ini saya ragu.

Iwan Satriawan: Baik. Cukup.

Selesai bertanya, Iwan kemudian kembali ke tempat duduknya. Anas berceletuk setelah itu. "Dari semua yang disampaikan itu salahnya di mana? Apa yang dianggap sebagai kesalahan dalam materi itu?" ujar Anas.

"Saudara saksi tidak perlu berpendapat. Kami hanya butuh jawaban dan kesaksian saudara," ujar Iwan.

Berita terkait

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

5 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

6 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi? Berikut Pernyataan Beberapa Tokoh PDI Perjuangan

1 hari lalu

Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi? Berikut Pernyataan Beberapa Tokoh PDI Perjuangan

Hasto Kristiyanto dan Ahmad Basarah menyatakan bahwa PDIP siap menjadi oposisi sesuai arahan ketua partai. Bagaimana sikap PDIP ke depannya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi

2 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi

Prabowo-Gibran telah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. TKN siap jika Jokowi meminta kolaborasi penyusunan RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres

3 hari lalu

Posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Bagaimana posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju selanjutnya?

Baca Selengkapnya

Presiden PKS Apresiasi Keberanian 3 Hakim MK Dissenting Opinion

4 hari lalu

Presiden PKS Apresiasi Keberanian 3 Hakim MK Dissenting Opinion

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengapresiasi 3 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan sengketa hasil pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

4 hari lalu

Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

PDIP menerima dan menghormati putusan MK. Meski begitu, PDIP akan berjuang menjaga konstitusi, termasuk melalui PTUN.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

4 hari lalu

MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

Sekjen PDIP juga mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah berjuang melawan berbagai bentuk abuse of power.

Baca Selengkapnya