TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Bambang Widjojanto, mengatakan salah satu kecurangan calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi adalah ajakan putihkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pencoblosan 17 April 2019 lalu.

Baca juga: Bambang Widjojanto: Kami Meyakini Apa yang Sudah Kami Rumuskan

Menurut Bambang ajakan putihkan TPS mengganggu psikologis dan menimbulkan intimidasi kepada para pemilih. “Bersifat sistematis karena matang direncanakan putih-putih ke TPS dan dilaksanakan. Gerakan tersebut masif di seluruh wilayah Indonesia maka mempengaruhi psikologis dan menimbulkan intimidasi para pemilih,” ucap Bambang di Ruang Sidang MK, Jumat 14 Juni 2019.

Ia mengatakan, hal itu bukan lagi melanggar asas pemilu yang rahasia. Ajakan memakai baju putih untuk nyoblos di tanggal 17 April itu juga menurutnya merupakan pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas.

Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi - Ma’ruf Yusril Ihza sebaliknya, menganggap pernyataan Bambang Widjojanto soal pemakaian baju putih ini tak berhubungan apapun dengan pelanggaran. Ia pun menyebut tudingan tersebut hanya asumsi yang buktinya sulit untuk dihadirkan dalam persidangan.

“Lalu apa hubungannya orang yang baju putih, baju item, terus milih di kotak suara bagaimana cara membuktikannya? Jadi masih merupakan asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan ini,” kata Yusril kepada wartawan di sela persidangan.

Baca juga: Bambang Widjojanto Tuding Jokowi Gunakan APBN untuk Kampanye

Dalam masa kampanye, Jokowi memang sempat menyerukan penggunaan pakaian putih-putih ke tempat pemungutan suara. Jokowi pertama kali menyampaikan hal itu pada kampanye di Dumai, Riau.

Ia menyerukan kepada pendukungnya agar memakai baju putih pada hari pencoblosan. Jokowi beralasan baju putih untuk mencocokkan dengan warna yang dia dan Ma'ruf Amin kenakan dalam foto yang terpampang di surat suara.