TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima menyebut kubu pasangan calon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin berencana membentuk kabinet rekonsiliasi, jika nanti ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden 2019.

Baca juga: Profil 5 Kandidat Menteri yang Diajukan Dewan Pakar Golkar

"Menjadi kabinet rekonsiliatif itu perlu, karena kondisinya sekarang butuh kedamaian, keteduhan," ujar Aria Bima saat ditemui di Posko Cemara, Jakarta pada Senin, 11 Juni 2019.

Koalisi Jokowi saat ini, ujar Aria, tidak terbatas pada sembilan partai yang sudah bergabung saja. "Untuk koalisi, terhadap siapapun masih terbuka. Entah itu PAN, Demokrat, atau Gerindra masih sangat mempunyai peluang yang sama untuk berkoalisi dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf," ujar Aria.

Kendati demikian, ujar dia, koalisi di pemerintahan yang akan datang tetap berharap adanya oposisi. "Untuk demokrasi yang lebih baik, oposisi harus ada," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Manuver-manuver politik pasca-penetepan hasil pemilu 2019 memang mulai kencang. Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah dua kali bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga tampak mesra dalam berbagai pertemuan.

Namun begitu, Aria menilai terlalu jauh jika pertemuan-pertemuan itu langsung ditafsirkan kepada arah koalisi. "Pertemuan-pertemuan itu masih sebatas silahturahmi politik. Jangan terus kemudian dikalkulasi secara politik seolah-olah akan terjadi koalisi. Ini yang saya keberatan," ujar Aria.

Baca juga: Habis Beri Dukungan di Pemilu, Minta Jatah Menteri Kemudian

Menurut Aria, kabinet rekonsiliasi perlu dibicarakan setelah pelantikan presiden terpilih pada 22 Oktober mendatang. "Kalau saat ini masih jauh, kami masih harus melewati masalah sengketa pemilu," ujar dia.