TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menilai saran Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik yang meminta koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dibubarkan, salah alamat.

Baca juga: PAN Klaim Koalisi Prabowo-Sandiaga Berakhir

"Wasekjen Partai Demokrat salah alamat dan salah sasaran kalau menganjurkan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk bubar atau dibubarkan," ujar Wakil Ketua TKN Arsul Sani saat dihubungi Tempo pada Ahad, 9 Juni 2019.

Menurut Arsul, sebaiknya saran itu diajukan kepada koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saja. "Pertama, untuk koalisi Paslon #02 memang secara politis sudah selesai karena paslon mereka kalah dalam Pilpres. Kedua, secara faktual diantara anggotanya sudah pada berantem sendiri, paling tidak antara PD dengan Gerindra sebagai kepala gerbong," ujar Arsul.

Sementara KIK, ujar Arsul, akan terus berlanjut sebagai koalisi pendukung pemerintah sampai akhir masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, jika ditetapkan sebagai pemenang pemilu nantinya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta agar Prabowo Subianto segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung pencalonannya dalam Pilpres lalu. Begitupun ia meminta Joko Widodo atau Jokowi membubarkan Koalisi Indonesia Kerja pasca-pilpres.

Permintaan tersebut disampaikannya lewat akun media sosial Twitter-nya, @Rachlannasidik pada Ahad, 9 Juni 2019. Pembubaran tersebut, menurutnya diperlukan untuk mencegah terjadinya perpecahan di masyarakat.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," cuit dia.

Tujuan lainnya, ujar dia, agar presiden terpilih nantinya bisa leluasa untuk memilih sendiri para menteri-menterinya untuk mengisi kabinet. "Siapapun nanti yang setelah sidang MK menjadi Presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," lanjut Rachland.