TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asya'ri menyampaikan batas pengajuan permohonan sengketa pemilihan preside pada 24 Mei pukul 24.00 WIB. "Untuk putusan sidang oleh Mahkamah Konstitusi atau MK pada 28 Juni," ujar Hasyim melalui keterangan tertulis, Sabtu, 25 Mei 2019.

Baca juga: Terima Permohonan Gugatan Prabowo - Sandi, MK Jelaskan Tahapannya

Tahapan sebelum putusan sidang oleh MK, kata Hasyim, yakni pencatatan permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRK). Menurut dia, batas pencatatan di BRPK yakni 11 Juni. "Pada 12 Juni 2019, jadwal penyerahan jawaban dan alat bukti," ungkapnya.

Selanjutnya, Hasyim menjelaskan, sidang pemeriksaan pendahuluan akan dimulai pada 14 Juni 2019. "Jika ada penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan, akan dilakukan pada 13 Juni 2019."

Dia menyampaikan, untuk sidang pemeriksaan akan dilakukan pada 17-21 Juni 2019. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti. "Kemudian, hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim pada 24-27 Juni 2019," tuturnya.

Untuk pemilu legislatif, kata Hasyim, batas penyampaian permohonan ke MK pada 24 Juni, pukul 01.46 WIB. Dia menjelaskan batas waktu pencatatan permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRK) pada 1 Juli 2019.
"Selanjutnya, pada 1-2 Juli yakni penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama," ujarnya.

Tahapan berikutnya, Hasyim menjelaskan penyerahan jawaban dan alat bukti pada 5-12 Juni 2019. Dia pun menyampaikan pada tanggal 9-12 Juli merupakan tahapan pemeriksaan pendahuluan. "Tanggal 11-26 Juli itu perbaikan jawaban dan 15-30 Juli merupakan pemeriksaan saksi," katanya.

Baca: Perludem Minta Tak Ada Tekanan ke MK Lewat Aksi Jalanan

Dia memaparkan rapat pemusyawaratan hakim (MK) terjadwal pada 31 Juli sampai 5 Agustus 2019. "Untuk sidang putusan sengketa piket dilakukan pada 6-9 Agustus 2019," tuturnya.