SBY Mengaku Bersyukur dan Lega KPU Bekerja Tepat Waktu

Rabu, 22 Mei 2019 10:05 WIB

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menunjukkan surat suara saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019, di salah satu TPS, di Singapura, Kamis, 14 April 2019. SBY berada di Singapura untuk mendampingi istrinya yang sedang dirawat. ANTARA/Anung

Kemudian SBY juga menyatakan bersyukur serta lega setelah menyimak pernyataan kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dia lega karena Prabowo menyatakan akan menempuh jalur konstitusi dalam menyampaikan gugatan terhadap hasil Pilpres 2019.

"Tadi (kemarin) saya menyimak pernyataan kedua capres kita, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto. Kembali saya bersyukur dan lega, karena Bapak Prabowo dalam menyampaikan penolakan atau gugatannya terhadap hasil pilpres yang dihitung oleh KPU akan dilakukan melalui jalan konstitusi".

Menurut SBY, jalan konstitusional yang akan ditempuh Prabowo adalah melalui Mahkamah Konstitusi sebagai jalan yang dibuka dan disediakan oleh konstitusi. "Bapak Prabowo juga menyerukan kepada para pendukungnya agar tetap menjaga keamanan, dan ketertiban umum. Dan dalam menyampaikan pendapatnya di depan umum, tetaplah dilaksanakan secara damai, berakhlak dan konstitusional," kata SBY.

Apa pun hasil gugatan ke MK, pesan SBY kepada Prabowo, sejarah akan mencatat bahwa Prabowo adalah seorang konstitusionalis, serta seorang yang menghormati pranata hukum juga sebagai champion of democracy. "Sebuah legacy yang akan dikenang dengan indahnya, oleh generasi mendatang," kata SBY.

Selanjutnya, SBY menyatakan semakin bersyukur dan lega karena Jokowi menyampaikan akan menjadi pemimpin dan pengayom dari seluruh rakyat Indonesia, serta akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial dan mengajak bersatu-padu, membangun bangsa dan tanah air tercinta.

Menurut SBY, komitmen pemimpin seperti itu sangat diharapkan oleh rakyat dan harus segera diwujudkan setelah pemilu ini baik oleh mereka yang memilih Jokowi-Ma'ruf maupun yang tidak memilihnya.

Bagi SBY, ini merupakan awal yang baik bagi kembalinya kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia yang hampir setahun berada dalam kontestasi yang keras dan polarisasi yang ekstrem. "Ini merupakan awal yang indah bagi terbasuhnya luka di antara anak bangsa, serta bagi rekonsiliasi dan bersatunya kembali anak bangsa secara terhormat".

"Mengiringi ucapan selamat saya kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, dalam kapasitas saya sebagai Presiden RI keenam, atas kepercayaan rakyat, yang diberikan kepada bapak berdua, untuk pada saatnya memimpin Indonesia lima tahun mendatang," kata SBY. "Semoga Allah meridhoinya dan semoga sejarah menorehkan tinta emasnya".

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANTARA

Berita terkait

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

13 menit lalu

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?

Baca Selengkapnya

Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

20 menit lalu

Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah rencana revisi UU Kementerian Negara dilakukan untuk mengakomodasi presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah menteri. "Sebenarnya begini, kalau ada revisi UU Kementerian, bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

50 menit lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

1 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

1 jam lalu

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya

Baca Selengkapnya

Verifikasi Faktual Calon Independen di Pilkada 2024, KPU Gunakan Metode Sensus

1 jam lalu

Verifikasi Faktual Calon Independen di Pilkada 2024, KPU Gunakan Metode Sensus

KPU akan memberikan kesempatan perbaikan bagi calon independen yang belum memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

1 jam lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

1 jam lalu

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

Seorang pria berambut cepak mencoba mendekati Presiden Jokowi, yang sedang bicara kepada wartawan, dari arah belakang.

Baca Selengkapnya

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

1 jam lalu

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

Seorang pria di Konawe, Sultra, secara mendadak menghampiri Jokowi dari belakang. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

2 jam lalu

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyebut pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menetapkan besaran iuran untuk sistem KRIS

Baca Selengkapnya