TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat meminta calon presiden Prabowo Subianto melarang para pendukungnya melanggar hukum dalam aksi yang kemungkinan akan digelar saat pengumuman hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden, 22 Mei nanti. Prabowo diminta mewanti-wanti agar pendukungnya tak memprovokasi atau terprovokasi hingga berbuat nekat.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat pasangan calon presiden-wakil presiden dan elite tak boleh lepas tangan terhadap apa yang mungkin dilakukan para pendukung. Titi berujar, mereka harus ikut bertanggung jawab mendinginkan situasi.

"Mereka harus ikut mengemban tanggung jawab terhadap bagaimana situasi dan kondisi yang berkaitan dengan sikap dan perilaku para pendukung," kata Titi kepada Tempo, Sabtu, 18 Mei 2019.

Hal ini disampaikan Titi sekaligus mengomentari narasi-narasi siap berbuat nekat yang beredar di media sosial. Salah satunya ialah unggahan Instagram story oleh akun ikhwan_mr212.

Beberapa hari lalu, akun tersebut mengunggah foto seorang remaja laki-laki berpakaian putih. Si pembuat story menulis dirinya "mencium bau surga di tanggal 22 Mei 2019". Dia juga mengaku rela jika "menjadi salah satu yang gugur dalam perjuangan di tanggal 22 Mei 2019". Akun itu kini tak lagi ditemukan dalam kolom pencarian di Instagram.

Titi mengatakan para pendukung memiliki fanatisme dan militansi dukungan yang besar. Menurut dia, paslon dan elite di sekitar mereka harus menetralisasi keadaan agar fanatisme dan militansi itu tak berujung pada aksi nekat yang melanggar hukum.

Titi mengatakan, menggelar aksi dan menyampaikan pendapat memang hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Namun di sisi lain, narasi-narasi tak percaya hukum yang dibangun kubu Prabowo dapat diartikan lain oleh para pendukung di lapangan. "Narasi itu, kan, bisa dimaknai secara berbeda di lapangan," ucap Titi.

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berpendapat senada. Hadar mengatakan, Prabowo-Sandiaga perlu memberikan pernyataan tegas agar para pendukung mereka tak berbuat nekat. Di sisi lain, dia juga melihat bahwa ada kelompok-kelompok yang menjadi penumpang gelap mencari momentum 22 Mei sebagai ajang membuat kekacauan.

"Mungkin ada yang punya perjuangan sendiri, kelompok radikal misalnya, tapi mereka melihat momennya sekarang karena ada elite yang ikut di pemilu sekarang membuka ruang untuk itu," kata dia.

Hadar menjelaskan yang dia maksud membuka ruang yakni pernyataan para elite soal tak percaya lagi pada jalur Mahkamah Konstitusi untuk menyikapi hasil pemilu. Sebaliknya, para elite melontarkan narasi soal people power dan kedaulatan rakyat. Hadar menilai narasi itu menjadi semacam ajakan atau imbauan kepada para pendukung untuk aksi-aksi yang berpotensi tak taat aturan.

"Mereka (elite) juga yang membuka itu, jadi mereka juga yang bertanggung jawab untuk menghentikan itu," ucap Hadar.

Hadar berpesan kepada masyarakat agar melawan gagasan-gagasan keliru yang dilontarkan para elite. Dia meyakini masyarakat sebenarnya punya kekuatan untuk tak mengikuti narasi-narasi yang tak tepat tersebut.

Dia mewanti-wanti masyarakat, terutama pendukung para paslon untuk memikirkan betul-betul setiap tindakan. Kata Hadar, jangan sampai lantaran gagasan yang keliru masyarakat lantas tak punya etika, gampang diadu domba, dan berbuat nekat.

"Saya juga berharap para petugas keamanan tangkas, tapi jangan mudah terbawa emosi," kata Hadar yang juga merupakan mantan komisioner KPU ini.

Titi dan Hadar sepakat bahwa Pemilihan Umum 2019 ini menjadi pertaruhan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Mereka juga mengingatkan sudah ada mekanisme yang mengatur bagaimana menyalurkan keberatan terkait proses dan hasil pemilu.

Titi mengimbuhkan, semangat dan antusiasme pemilu damai yang digaungkan di awal perhelatan ini hingga hari pemungutan suara 17 April lalu seharusnya terus menjadi komitmen semua pihak, demi menjaga mutu demokrasi dan keutuhan masyarakat Indonesia.

"Sebagian besar tanggung jawab itu terletak pada elite karena mereka yang bisa menggerakkan para pendukung dan simpatisan agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan demokrasi," ujarnya.