TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mempertanyakan agenda Ifthor Akbar 212 kubu Prabowo pada 22 Mei 2019. "Apa urgensi untuk pelaksanaan (pemilu), apa urgensinya bagi masyarakat. Apakah itu upaya provokasi, kan itu harus dicari tahu," ujar Irfan di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.

Baca juga: Novel Bamukmin Sebut Prabowo akan Pimpin Ifthor Akbar 212

Menurut dia, kalau aksi Ifthor Akbar 212 yang konsepnya buka puasa itu silahkan saja selama bisa menjaga ketertiban. Irfan mengimbau Aksi Ifthor 212 tidak mengganggu kepentingan pengguna jalan yang melewati Jalan Imam Bonjol. "Kalau terganggu, melanggar aturan harus diantisipasi, harus ditindak dengan cepat," ungkap dia.

Menurut Irfan, kalau mau mengadakan buka puasa akbar sebaiknya dilakukan di Masjid Istiqlal agar acaranya lebih ramai. Bahkan, Irfan memberi saran pelaksanaan Ifthor Akbar 212 digelar di kediaman Prabowo Subianto.

"Kenapa tidak dilaksanakan saja di Kertanegara. Jangan baper deh, biasa-biasa saja."

Sebelumnya, Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin mengklaim aksi Ifthor Akbar 212 akan dipimpin langsung oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. "Orangnya Prabowo juga bakal turun langsung, dan beliau (Prabowo, red) akan memimpin langsung," kata dia, saat dihubungi, Jum’at, 17 Mei 2019.

Novel Bamukmin adalah penggagas aksi Ifthor Akbar 212. Menurut rencana, aksi akan digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 21-22 Mei 2019. Dia mengatakan massa bakal dua hari berada di Kantor KPU. "Dari sebelum (salat) maghrib kali, ya," kata dia.

Baca juga: PA 212 Gelar Ifthor Akbar 22 Mei, Begini Kata Pengurus Masjid DKI

Novel belum bisa memprediksi jumlah massa yang bakal terlibat dalam Ifthor Akbar 212. Sebab, kata dia, elemen masyarakat yang berpartisipasi juga banyak termasuk partai koalisi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Ifthor Akbar 212 digelar untuk menuntut KPU menghentikan pengumuman hasil Pemilu. “Karena sudah dipastikan akan mengumumkan untuk kemenangan 01 (Jokowi - Ma’ruf Amin). Karena diduga kuat telah melakukan kecurangan yang tersistem,” ujar Novel.