TEMPO.CO, Jakarta - Partai koalisi pengusung Joko Widodo atau Jokowi menggadang-gadang Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharni menjadi Ketua DPR. Partai Demokrat enggan berkomentar soal kapasitas Puan untuk mengisi posisi tersebut.

Baca: Koalisi Jokowi Satu Suara Kursi Ketua DPR untuk Puan Maharani

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan saat ini politik sudah tidak lagi melihat sosok yang layak atau tidak layak dan pantas atau tidak pantas. "Politik kita sekarang adalah politik kekuasaan, siapa yang berkuasa dia berhak apa saja. Memang siapa bisa menolak?," ujar Ferdinand saat dihubungi Tempo pada Selasa, 14 Mei 2019.

Untuk mengembalikan sistem demokrasi yang sehat, kata Ferdinand, maka dia menilai perlu ada revisi aturan UU MD3 agar yang menjabat pos pimpinan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi. "Bukan hanya UU MD3 (yang perlu direvisi), tapi juga UU terkait pelaksanaan Pilkada, Pemilu dan UU pemerintahan Daerah," ujar Ferdinand.

Berdasarkan UU MD3 yang berlaku saat ini, diatur dalam Pasal 427D bahwa susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR, berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Sementara wakilnya ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berdasarkan hitung cepat lembaga survei, PDIP memang menempati posisi teratas sebagai partai dengan suara terbanyak di pemilu 2019.

Sebagai partai pemenang, PDIP pun telah menyiapkan kadernya mengisi kursi Ketua DPR RI. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengakui bahwa Puan Maharani, adalah kader yang paling berpeluang menjadi Ketua DPR RI.

"Puan Maharani memang kader yang paling berpeluang. Sesuai kententuan UU MD3, parpol pemenang pileg 2019 berhak menugaskan kadernya untuk menjadi Ketua DPR RI," ujar Basarah saat dihubungi wartawan pada Senin malam, 13 Mei 2019.

Basarah menyebut, Puan memiliki kapasitas menjadi Ketua DPR RI karena berbagai pengalamannya di dunia politik. Selain berpengalaman sebagai Menko PMK RI 2014-2019, ujar Basarah, Puan juga pernah menjabat Ketua Fraksi PDIP 2009-2014 dan sudah tiga periode menjadi pengurus DPP PDIP.

Simak juga: PDIP: Puan Maharani Memang Paling Berpeluang Jadi Ketua DPR RI

"Puan juga memiliki legitimasi yang kuat untuk duduk sebagai Ketua DPR RI karena perolehan suara Puan dalam Pileh 2019 ini memecahkan rekor perolehan tertinggi yaitu di atas 420 ribu suara," ujar Basarah.