Sekjen Gerindra dan Demokrat Bertemu, Tegaskan Masih Satu Koalisi

Reporter

Dewi Nurita

Sabtu, 11 Mei 2019 07:57 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani (ketiga dari kiri) memimpin konferensi pers bersama para sekjen partai koalisi dan juru bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara I Nomor 35, Jakarta Selatan, Senin, 15 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani enggan meluruskan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mendesak Partai Demokrat keluar dari koalisi adil makmur. Muzani mengundang Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan dan tiga sekjen partai koalisi lainnya, berbuka puasa bersama, kemarin malam.

Berita terkait: Gerindra Minta Demokrat Keluar Koalisi, PAN: Diklarifikasi Lagi

Muzani mengatakan, pertemuan itu sesungguhnya sudah bisa menjawab keraguan publik akan kesolidan koalisi adil makmur. "Tadi membahas kelanjutan koalisi juga pasti. Pertemuan ini bagian dari yang dipertanyakan oleh saudara," ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani usai buka puasa bersama sekjen koalisi Prabowo - Sandi di kediamannya, Kemang, Jakarta, Jumat malam, 10 Mei 2019.

Muzani menyebut, dengan hadirnya Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan dalam pertemuan itu, menunjukkan sikap Demokrat masih bersama-sama dalam koalisi Adil Makmur. "Hadirnya kami semua disini dengan Pak Hinca menunjukkan sikap. Tidak perlu ada klarifikasi lagi. Klarifikasinya adalah sikap."

Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, dibahas langkah-langkah strategis ke depan. "Untuk itu, kami sangat solid, tidak ada masalah. Kami semua di sini adalah sekjen-sekjen partai, jadi yang didengar kami saja," ujar Hinca Pandjaitan di lokasi yang sama.

Advertising
Advertising

Saat ditanya apakah publik tak perlu mendengarkan pernyataan Waketum Gerindra Arief Puoyono, Hinca hanya tertawa dan tidak menjawab lugas.

Kemarin, Arief Puoyono meminta Partai Demokrat keluar dari koalisi adil makmur, ketimbang elite dan ketua umum partai berlambang mercy itu tidak menunjukkan kejelasan sikap. "Sebaiknya keluar saja dari koalisi adil makmur. Jangan elit-nya dan ketua umum kayak serangga undur-undur. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla mencle segala. Monggo keluar saja," ujar Arief kepada wartawan pada Jumat, 10 Mei 2019.

Berita terkait

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

18 jam lalu

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Golkar membuka peluang bagi tokoh di luar partai yang ingin maju pada Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

21 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

23 jam lalu

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.

Baca Selengkapnya

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

1 hari lalu

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

1 hari lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

1 hari lalu

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra menyebut disiapkannya Eko Patrio jadi menteri menandakan Zulhas sudah berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya