TEMPO.CO, Jakarta - Kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi membuka lebar peluang koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Pertemuan Jokowi dengan Komandan Komando Tugas Bersama atau Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, disebut-sebut sebagai langkah awal penjajakan koalisi.

Baca: Zulkifli Hasan Undang Jokowi Buka Bersama Hari Ini

“Pertemuan itu baru langkah awal soal politik ke depan. Bisa saja terjadi komunikasi intensif tergantung arah koalisi. Koalisi tentu tergantung chemistry,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, kepada Tempo di Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2019.

Karding menyebut, TKN sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan partai manapun setelah Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. “Kami membuka diri dan proaktif membangun komunikasi. Terbuka berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan Pak Sandi. Pak Jokowi bilang, ketemu Sandiaga juga enggak apa-apa dong,” ujar Karding.

Jokowi bertemu dengan AHY di Istana Merdeka pada 2 Mei lalu. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan membeberkan, Agus menawarkan 14 program Demokrat saat bertemu Jokowi. Namun, ia memastikan sampai saat ini masih berada dalam Koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sampai tahapan pemilu selesai, sambil juga membangun komunikasi dengan koalisi pemerintahan.

Simak juga: Jokowi Didesak Perintahkan Wiranto Urungkan Bentuk Tim Hukum

Lebih tegas, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan. "Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019.

Serupa dengan Demokrat, PAN juga memberi sinyal kemungkinan merapat dengan koalisi pemerintahan pasca pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi pada 24 April lalu. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut, kontrak politik partainya untuk mendukung Prabowo-Sandi dalam koalisi Adil Makmur, hanya sampai pemilihan presiden 2019. Setelah itu, PAN memiliki kedaulatan menentukan arah koalisi.

"Komitmen kami sampai pilpres 2019. Setelah itu kami punya otoritas menentukan langkah apa yang terbaik bagi kami lima tahun ke depan. Apakah di luar atau di dalam pemerintahan," ujar Bara Hasibuan saat ditemui di kantor PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, 4 Mei 2019.

Simak juga: Pengamat: Anomali Pilpres 2019, Kubu Jokowi dan Prabowo Panik

Bara juga terang-terangan menyebut opsi untuk bergabung ke pemerintahan atau kubu Joko Widodo atau Jokowi, pasca pencoblosan pemilihan presiden 2019, merupakan salah satu pilihan rasional bagi PAN saat ini. "Itu salah satu pilihan (bergabung ke Jokowi). Nanti kami bicarakan. Ini pilihan yang tentu bisa kami pertimbangkan," ujar Bara.